PBB (ANTARA) - Presiden Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Dennis Francis pada Kamis (28/9) mendesak otoritas Afghanistan agar mempertimbangkan kembali keputusan mereka melarang perempuan dan anak perempuan untuk mendapatkan pendidikan yang layak.

Kaum perempuan dan anak-anak perempuan Afghanistan, seperti halnya laki-laki, tutur Francis dalam sebuah konferensi pers, memiliki hak-hak yang tidak boleh dirampas, hak asasi manusia yang harus dijunjung tinggi dan dihormati,.

"Jadi, saya mendesak otoritas Afghanistan agar mempertimbangkan kembali kebijakan tersebut dan mengizinkan anak perempuan untuk bersekolah, mendapatkan pendidikan, sehingga mereka dapat berperan dalam pembangunan komunitas dan masyarakat mereka," kata Francis.

"Mereka dapat memberikan nilai tambah dalam menjadikan Afghanistan negara yang kuat dan kohesif, yang saya yakin mereka inginkan, dan tidak menciptakan rasa putus asa dengan melarang anak perempuan bersekolah. Larangan itu bukanlah perilaku yang akan memperkuat negara tersebut. Justru, larangan itu akan memperlemah negara," kata Francis. "Oleh karena itu, saya meminta mereka untuk mempertimbangkan kembali kebijakan ini, lebih cepat lebih baik."

Francis mengatakan bahwa Afghanistan merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak mengizinkan anak perempuannya mengenyam pendidikan.

"Kenyataan ini sungguh tidak dapat dipercaya. Larangan tersebut adalah suatu anakronisme. Ini adalah anakronisme global. Dan anakronisme perlu dibenahi," ujarnya.

Pewarta: Xinhua
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2023