Terkait pemindahan ibu kota negara ke IKN Nusantara, pembangunan infrastruktur dan penyediaan layanan air bersih harus tetap berlanjutJakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan pembangunan infrastruktur dan penyediaan layanan air bersih di Jakarta harus tetap berlanjut kendati ibu kota negara pindah ke IKN Nusantara, Kalimantan Timur.
"Terkait pemindahan ibu kota negara ke IKN Nusantara, pembangunan infrastruktur dan penyediaan layanan air bersih harus tetap berlanjut," kata Direktur Jenderal Cipta Karya Diana Kusumastuti saat ditemui ANTARA di Jakarta, Jumat.
Diana mengatakan, Kementerian PUPR terus mendukung kebutuhan air bersih di DKI Jakarta dan wilayah sekitarnya melalui proyek-proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) seperti SPAM Jatiluhur I, SPAM Regional Karian - Serpong, SPAM Jatiluhur II/Juanda, dan SPAM Buaran 3.
"Program pembangunan SPAM harus tetap jalan karena tidak semua penduduk Jakarta pindah ke IKN Nusantara. Jakarta sendiri menjadi kota bisnis dan komersial di mana perusahaan-perusahaan swasta banyak beroperasi serta berkegiatan di Jakarta," katanya.
Dengan demikian pekerja dan masyarakat Jakarta masih tetap membutuhkan layanan air bersih dalam kegiatan mereka.
Pembangunan infrastruktur air bersih di IKN Nusantara tetap dilaksanakan, namun pembangunan infrastruktur serupa juga tetap dilanjutkan di Jakarta dalam rangka mendukung layanan penyediaan air bersih.
Program pembangunan proyek SPAM yang sudah dicanangkan untuk mendukung layanan air bersih bagi masyarakat Jakarta dan wilayah sekitarnya harus tetap dijalankan. Hal ini dalam rangka agar masyarakat mengurangi ketergantungan kepada air tanah, dan beralih untuk menggunakan air perpipaan atau permukaan.
Selama ini kuantitas dan kualitas penyediaan air bersih perpipaan bagi masyarakat Jakarta serta wilayah sekitarnya masih kurang, sehingga hal ini membuat masyarakat Jakarta dan sekitarnya terpaksa bergantung pada pemanfaatan air tanah. Penggunaan air tanah secara berlebihan oleh masyarakat tentunya berdampak terhadap penurunan permukaan tanah Jakarta sehingga mengganggu kondisi lingkungan di kota metropolitan tersebut.
"Saya berharap dengan rampungnya proyek - proyek SPAM Jatiluhur I, SPAM Regional Karian - Serpong, SPAM Jatiluhur II/Juanda, dan SPAM Buaran 3 maka masyarakat diminta untuk berhenti menggunakan air tanah serta kemudian beralih ke air perpipaan," kata Diana.
Diana mengapresiasi program-program Pemerintah Provinsi Jakarta bersama PAM Jaya seperti memberikan penghargaan kepada perusahaan - perusahaan swasta yang tidak menggunakan air tanah, namun lebih memilih untuk memanfaatkan air permukaan atau air perpipaan.
Kemudian juga adanya kebijakan penerapan zona bebas air tanah dalam rangka menjaga serta mempertahankan ketersediaan air tanah untuk menjaga lingkungan Jakarta.
"Saya berharap masyarakat dan pelaku usaha tidak lagi menggunakan tanah lagi, sehingga nanti kemampuan alam untuk melakukan natural recharge masih bisa terjadi," ujarnya
Dia juga berharap agar pemerintah daerah dan PDAM lainnya di Indonesia juga mengikuti langkah pemerintah daerah Jakarta dalam melakukan pembatasan penggunaan air tanah dan bekerja keras meningkatkan layanan air perpipaan bagi masyarakat.
"Kita juga harus menyadarkan masyarakat bahwa mungkin lebih baik untuk menggunakan air perpipaan atau air permukaan yang sudah diolah, sehingga air tanah dapat terjaga dalam kondisi aman dan pada akhirnya kondisi lingkungan wilayah juga menjadi aman," katanya.
Baca juga: Kementerian PUPR targetkan proyek SPAM Jatiluhur I selesai tahun depan
Baca juga: PAM Jaya salurkan 1,7 juta liter air atasi krisis air
Baca juga: Pengamat: Pemprov DKI perlu bangun waduk tempat penampungan air
Pewarta: Aji Cakti
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2023
