"Penarikan PBB sudah tidak relevan, lantaran produk tersebut adalah peninggalan zaman penjajahan Belanda. Sebaikanya BUMD yang ada dioptimalkan,"Surabaya (ANTARA) - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya meringankan biaya pajak bumi bangunan (BUMD) untuk warga miskin dan mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk pendapatan daerah.
"Penarikan PBB sudah tidak relevan, lantaran produk tersebut adalah peninggalan zaman penjajahan Belanda. Sebaikanya BUMD yang ada dioptimalkan," kata Wakil Ketua DPD PDIP Jatim Eddi Tarmidi Widjaja di Surabaya, Sabtu.
Eddi mengaku sering mendapat keluhan dari warga Surabaya khususnya kelas menengah ke bawah terkait dengan pembayaran PBB.
Untuk itu, Edi berharap Pemkot Surabaya bisa memaksimalkan BUMD untuk mendapatkan pendapatan daerah.
"Jadi BUMD digenjot lagi agar pendapatan daerah bertambah," kata Eddy yang juga bakal Caleg DPRD Surabaya di dapil 5.
Menurutnya, ada banyak BUMD milik Pemkot Surabaya yang sudah baik tapi perlu juga ditingkatkan kinerjanya agar hasilnya maksimal. Seperti halnya Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Surya Sembada.
"PDAM merupakan BUMD paling sehat di antara yang lainnya. Tentunya pendapatannya harus ditingkatkan. Belum lagi Kebun Binatang Surabaya (KBS) yang perlu banyak inovasi agar pendapatannya maksimal," katanya.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi sebelumnya mengatakan, BUMD Surabaya harus bisa meningkatkan pendapatan, bermanfaat untuk masyarakat dan tak merugi.
Ia tidak membebankan besaran profit dari BUMD, melainkan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat Surabaya.
"Strategi perusahaan bukan untuk mencari profit, tapi untuk mengurangi, jangan sampai ada yang rugi. Masyarakat harus merasakan layanan yang terbaik," katanya.
Pewarta: Abdul Hakim
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2023
