"Kemungkinan Komisi XI tidak mau membahas RAPBN-P kalau Menteri Keuangan masih dijabat Plt," kata Harry di Batam, Minggu.
Ia mengatakan pejabat pelaksana tugas tidak memiliki kewenangan penuh dalam mengambil kebijakan strategis, sehingga RAPBN-P tidak akan bisa dirumuskan.
"Untuk apa rapat membahas dengan orang yang tidak memiliki kewenangan. Ngapain buang waktu," kata dia.
Ia meminta Presiden segera menunjuk Menteri Keuangan yang baru agar proses pembahasan RAPBN-P sesuai dengan jadwal. Biasanya dalam tahun-tahun sebelumnya, RAPBN-P dibahas awal Juni.
Jika Presiden masih belum menetapkan Menteri Keuangan yang baru, lanjut Harry, maka Komisi XI meminta Presiden yang datang langsung ke Gedung DPR untuk membahas RAPBN-P bersama.
Pewarta: Jannatun Naim
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2013
