Pernyataan itu dikemukakan Jhon dalam sesi konferensi pers Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Ekonomi dan Kesejahteraan Papua di Kantor Gubernur Papua di Kota Jayapura, Selasa.
"Saya pikir memang saya kebetulan dari Wamena (Ibu Kota Provinsi Papua Pegunungan), saya sudah proses ini," katanya.
Pernyataan itu menjawab pertanyaan wartawan terkait kabar penolakan dari warga setempat atas pembangunan Kantor Papua Pegunungan sebagai bagian dari Daerah Otonom Baru (DOB) di Tanah Papua.
Dalam kesempatan itu, Jhon memastikan keamanan situasi jelang agenda pemenuhan sarana dan prasarana di Kantor Pemerintah Papua Pegunungan yang akan dihadiri Wakil Presiden Ma'ruf Amin pada Kamis (12/10).
Jhon mengatakan persoalan lahan yang melibatkan sekitar 13 suku pemilik tanah ulayat di Papua Pegunungan telah diselesaikan melalui 16 rangkaian pertemuan rapat bersama pemerintah.
Terkait kabar penolakan tersebut, Jhon menyebut hanya dilakukan oleh satu orang bernama Bonny Lani selaku tokoh pemuda dari wilayah adat Walesi.
"Ini kan hanya laporan Saudara Bonny Lani itu, hanya satu orang dan sebenarnya beliau ini seperti apa, kita sudah dari sisi keluarga sudah diskusi, tapi pada prinsipnya bahwa masyarakat pemilik ulayat sudah bersepakat dan menyerahkan (lahan)," kata pria kelahiran Hulekaima, Maima, Jayawijaya itu.
Menurut Jhon satu-satunya tuntutan dari 13 suku pemilik tanah ulayat di Papua Pegunungan adalah jaminan dari pemerintah atas keberlangsungan kerja bagi anak mereka.
"Malah mereka meminta kepada pemerintah untuk tidak melakukan proses pembayaran, karena mereka hanya ingin memperhatikan para sarjana lulusan dari anak-anak mereka," katanya.
Penduduk Pegunungan Papua, kata Jhon, berharap sarana prasarana yang tersedia dari hasil pemekaran wilayah dapat menjamin keberlangsungan kesejahteraan keluarga mereka.
"Komitmen itu sudah diperhatikan dan telah ditandatangani bersama dinotaris. Jadi saya pikir ini sebenarnya sudah selesai," katanya.
Wapres Ma'ruf Amin diagendakan mengunjungi Provinsi Papua Pegunungan dalam rangkaian hari keempat berkantor di Papua.
Selain meninjau lokasi pemenuhan sarana dan prasarana kantor Pemprov Papua Pegunungan, Wapres akan melakukan penandatanganan prasasti sekaligus peletakan batu pertama yang dirangkai dengan peninjauan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di wilayah itu.
Baca juga: Komisi II DPR minta BPN jelaskan hukum adat tanah ulayat di Papua
Baca juga: Kemendagri: DOB Papua keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2023
