"Kalau posisi kerawanan untuk politik uang Yogyakarta baik di level provinsi maupun kabupaten kota kerawanannya sedang, artinya dia skornya 1,69," kata Lolly usai menghadiri Sosialisasi tentang Pengawasan Pemilu 2024 oleh Bawaslu Kabupaten Bantul, DIY, di Bantul, Rabu.
Menurut dia, dalam konteks tersebut berarti maknanya adalah bukan tidak ada politik uang, politik uang tetap ada di provinsi Yogyakarta, akan tetapi mampu dimitigasi, dan kemudian mampu dilakukan penindakan.
"Sehingga dalam konteks ini untuk Pemilu 2024 dengan posisi rawan sedang maka kami tetap menginstruksikan jajaran Bawaslu di provinsi maupun kabupaten kota di DIY untuk memberi perhatian, sehingga mampu ditekan menjadi rawan rendah," katanya.
Lebih lanjut dia mengatakan, semua pada mengetahui situasi hari ini, bahwa politik uang itu mengalami metamorfosis yang luar biasa, mulai dari modus, pelaku ragamnya sangat banyak, salah satunya adalah melalui uang elektronik atau digital.
"Sehingga mau tidak mau Bawaslu harus mempunyai strategi baru untuk melakukan pencegahan, kemudian dari sisi penindakan kita tetap berpatokan pada norma yang ada dalam UU (Undang-undang)," katanya.
Sedangkan dari sisi pencegahan, lanjut dia, Bawaslu melebarkan kerja sama dengan berbagai pihak, salah satunya lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.
"Misalnya dengan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analis Transaksi Keuangan) itu kami lakukan upaya kerja sama untuk bisa melakukan upaya-upaya pencegahan," katanya.
Baca juga: Bawaslu tak boleh batasi kegiatan sosialisasi parpol
Baca juga: Bawaslu bersyukur penghitungan suara Pemilu 2024 tak jadi dua panel
Pewarta: Hery Sidik
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2023
