"Ada dua cara terlibat di dalam sistem, seperti saya dengan masuk DPR RI dan menghasilkan undang-undang atau di luar sistem dengan menjadi pengawas pemerintah," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.
Hal itu disampaikan Ganjar pada kuliah umum dengan tema "Peran Pemuda dalam Masa Depan Politik Indonesia" di Universitas Katolik Parahyangan Bandung, Jawa Barat. Ganjar berkesempatan menceritakan proses lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan di mana kala itu dia menjadi anggota DPR RI.
Menurut Ganjar, dua peran yang diambil para anak muda itu sangat bagus asalkan dijalankan dengan sungguh-sungguh, komitmen pada bangsa, negara, integritas, dan keberpihakan pada kepentingan rakyat.
Ganjar mengklaim UU No 12 Tahun 2006 berperan besar dalam penghapusan diskriminasi terhadap warga minoritas atau keturunan Tionghoa.
Baca juga: Ganjar inisiasi membangun pabrik teh berdayakan warga Gunung Gede
Baca juga: Psikolog: Baru Ganjar yang tawarkan gagasan konkret kesehatan mental
Saat itu, kata dia, aturan kewarganegaraan masih mendiskriminasi warga minoritas. UU Nomor 62 Tahun 1958 membedakan warga negara Indonesia dan keturunan.
Waktu itu, kata dia, kemunculan undang-undang ini disambut sukacita. Sebab UU ini mengusung prinsip kesetaraan, tidak ada diskriminatif, menjunjung tinggi HAM, kesetaraan gender, dan hak-hak yang sama antara laki-laki dan perempuan. Tidak ada lagi pemisahan WNI dan keturunan. Yang ada hanya WNI dan warga negara asing.
UU tersebut menguatkan status anak pada tiga kelompok rentan, yakni anak perkawinan campur sah orang tua asing dan Indonesia, anak di luar perkawinan sah orang tua asing dan Indonesia, serta pengukuhan status WNI anak yang lahir di Indonesia walaupun status orang tuanya tidak diketahui atau meninggal.
"UU ini menguatkan bahwa anak dengan status rentan misalnya tiga contoh itu akan diakui, dilindungi, dan diperlakukan sebagai WNI," kata Ganjar.
Pewarta: Fauzi
Editor: Herry Soebanto
Copyright © ANTARA 2023
