“Kami merasa memiliki tanggungjawab untuk membantu dan menciptakan suatu pelaksanaan pemilu yang damai, sejuk, dan juga bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila,” kata Dhahana Putra di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat.
Dia mengatakan bahwa Ditjen HAM memiliki peran konkret dalam menangani isu terkait diskriminasi HAM, utamanya menjelang pesta demokrasi.
Menurut dia, pertemuan bersama dengan komisioner KPU penting dilakukan untuk mencegah pelanggaran perlindungan HAM pada saat pemilu, karena ujaran kebencian atau hate speech di media sosial bisa beredar dengan sangat cepat.
"Apalagi tahun politik dan juga akan dilaksanakan proses pemilu. Itulah yang kita jaga bahwa koridor negara Indonesia dan juga nilai Pancasila harus dijunjung tinggi,” ujarnya.
Dhahana menyebut dalam satu hari, Ditjen HAM Kemenkumham menerima rata-rata 10 pengaduan terkait dengan pelanggaran HAM yang disampaikan melalui pelayanan komunikasi masyarakat atau Yankomas.
“Nah bisa bayangkan pada saat pemilu mungkin tambah banyak, nah begitu penting kita komunikasi ke KPU,” katanya.
Dia mengatakan bahwa Ditjen HAM juga akan kembali menyampaikan berbagai hal atau masalah pengaduan yang masuk dari masyarakat terkait pelaksanaan pemilu kepada KPU.
Untuk memastikan Pemilu 2024 dapat berjalan aman dan lancar, serta asas pemilihan yang menerapkan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dapat dilaksanakan dengan baik, Ditjen HAM juga akan segera meluncurkan aplikasi Sapa HAM pada 6 November 2023.
“Jadi masyarakat juga tidak perlu ke kami (datang langsung) karena kami memiliki aplikasi, namanya aplikasi Sapa HAM. Ini bisa membantu masyarakat untuk menyampaikan pengaduan HAM melalui Google,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Ia mengajak seluruh masyarakat untuk dapat bersama-sama melaksanakan hak pilihnya dengan tetap berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, asas pemilu, dan menciptakan pemilu yang cerdas.
“Marilah buat pemilu yang cerdas, ini proses demokrasi, kita tidak bisa memaksakan suatu kehendak pribadi, tapi juga menghormati hak-hak orang-orang lain, itu menjadi suatu proses demokrasi yang luar biasa,” katanya.
Baca juga: Kemenkumham ingatkan pelaku usaha tidak abaikan hak pekerja
Baca juga: KPU fasilitasi pemeriksaan kesehatan capres dan cawapres
Pewarta: Cahya Sari
Editor: Imam Budilaksono
Copyright © ANTARA 2023
