"Kita terjebak di tengah-tengah, jadi sebenarnya agak susah bagi Indonesia untuk bersikap. Ini bukan masalah kita mau memihak siapa, tapi kita juga punya otoritas keamanan nasional, dan itu yang harus kita jaga," katanya di Mataram, Senin.
Menurut dia, ada konsekuensi dari setiap tindakan yang akan diambil Indonesia, sehingga masyarakat harus paham akan posisi Indonesia saat ini.
"Indonesia harus memikirkan, masyarakat juga harus paham posisi Indonesia. Di satu sisi, kalau misalnya, kita ingin memboikot Israel, maka kita akan berhadapan dengan Israel dan sekutu sekutunya di Eropa," katanya.
Tapi jika memihak Israel, konsekuensinya bagi negara Arab, apalagi Indonesia itu mayoritas beragama Islam yang memungkinkan terjadinya perpecahan.
Dia mengakui secara umum langkah politik Indonesia memang lebih berpihak kepada Palestina, hanya saja keberpihakan yang lebih nyata, kata dia akan berdampak pada politik luar negeri Indonesia.
"Kalau kita kemudian membela Palestina dalam bentuk pernyataan atau implikasi langsung terhadap produk-produk Israel yang notabene kepanjangan tangan Amerika dan negara-negara barat, maka hubungan politik luar negeri, ekonomi dan perdagangan kita tentunya akan terganggu," tambahnya.
Itulah kenapa, lanjut dia, keberpihakan Indonesia terhadap Palestina sejauh ini masih dalam bentuk narasi-narasi saja, tapi tidak ada tindakan yang nyata.
"Secara eksplisit tindakan Indonesia belum ada yang nyata, hanya narasi-narasi ikut mengecam tapi tidak benar-benar memberikan dampak yang besar bagi Israel dan sekutu-sekutunya," katanya.
Pewarta: Riza Fahriza*Alfin Sofyan
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2023
Perth Tanapon
