Dalam pertemuannya dengan Jaksa Agung di Gedung Utama Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Selasa, Laksamana Ali menyampaikan modus operandi pelaku pidana di laut semakin bervariasi, sehingga koordinasi erat antara TNI AL dan jaksa agung pun menjadi penting.
"Indonesia memiliki kekayaan laut yang potensial sehingga berpotensi dilirik oleh negara lain. Hal itu dapat berdampak pada kejahatan transnasional seperti pelanggaran wilayah teritorial, illegal fishing (tangkap ikan ilegal), illegal mining (tambang ilegal), trafficking (penyelundupan) narkotika hingga terorisme," tutur Kasal dalam pertemuannya dengan Jaksa Agung.
Dia melanjutkan saat ini ada 12 instansi yang wilayah kerjanya di perairan Indonesia, termasuk di antaranya TNI AL dan Badan Keamanan Laut (Bakamla RI).
"Semua penyidikan tindak pidana laut perlu dikoordinasikan antar-pihak dengan baik," ujar Laksamana Ali.
Baca juga: ASEAN sepakat tegakkan Konvensi Hukum Laut 1982
Baca juga: Kabakamla bahas tantangan keamanan laut di Fakultas Hukum UI
Dalam pertemuan itu, Burhanuddin menyambut baik inisiatif dari Laksamana Ali. Jaksa Agung menyampaikan saat ini ada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (Jampidmil) yang bertugas menangani tindak pidana dalam mekanisme koneksitas.
Jampidmil, Jaksa Agung menyatakan, dapat membantu penegakan hukum yang saat ini dilakukan oleh TNI Angkatan Laut di perairan Indonesia.
Dia melanjutkan kerja sama dan koordinasi erat antara dua lembaga itu membutuhkan penguatan sarana dan prasarana serta regulasi yang jelas sehingga penegakan hukum tidak tumpang tindih.
"Saya berharap ke depannya perlu dilakukan pendidikan dan pelatihan bersama untuk membangun mindset/persepsi yang sama antar-penegak hukum. Pendidikan dan pelatihan tersebut merupakan bagian dari pertukaran informasi dan sharing knowledge (pertukaran wawasan)," ujar Jaksa Agung.
Dalam pertemuan itu, pejabat dari dua instansi yang turut hadir, antara lain Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febrie Adriansyah, Jaksa Agung Muda Pidana Militer Mayjen TNI Wahyoedho Indrajit, Plt. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Asri Agung Putra, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana, Kepala Dinas Hukum TNI AL Laksamana Pertama TNI Leonard Marpaung, Asisten Personel Kasal Laksamana Muda TNI P. Rahmad Wahyudi, dan Asisten Operasi Kasal Laksda TNI Denih Hendrata.
Kepala Dinas Hukum TNI AL Laksma TNI Leonard Marpaung sehari sebelumnya (16/10) memimpin pembinaan teknis penegakan hukum terpadu bidang pelayaran di Jakarta pada 16–20 Oktober 2023. Kegiatan itu diikuti oleh 30 perwira TNI AL bidang operasi, intelijen, dan hukum, serta ada juga perwakilan dari TNI Angkatan Udara, Bakamla RI, Polri, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, dan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
"Keamanan laut bukan hanya penegakan hukum di laut, karena keamanan laut mengandung pengertian bahwa laut bisa dikendalikan dan aman digunakan oleh pengguna untuk bebas dari ancaman atau gangguan terhadap aktivitas pemanfaatan laut, yaitu bahwa laut haruslah bebas dari ancaman dan kekerasan baik berupa ancaman navigasi, ancaman pelanggaran hukum di laut dan ancaman sumber daya alam," kata Leonard Marpaung saat membuka pembinaan teknis itu.
Sementara itu, Panglima Komando Armada (Pangkoarmada) RI Laksamana Madya TNI Herru Kusmanto dalam sesi seminar nasional yang digelar oleh Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI di Jakarta, minggu lalu (11/10) menyebutkan per Agustus 2023, kapal-kapal patroli TNI AL berhasil menangkap 17 kasus tangkap ikan ilegal, 11 penyelundupan kayu ilegal (illegal logging), 38 kasus tambang ilegal, 10 kasus penyelundupan pekerja migran Indonesia, dan pelanggaran pelayaran sebanyak 78 kasus.
"Untuk kegiatan patroli dan pengawasan, kami gelar khususnya di laut-laut terbuka seperti gelar operasi di utara Laut Natuna, di Laut Sulawesi atau Ambalat, dan juga di laut, utara Papua yang berbatasan dengan Palau," imbuh Herru.
Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2023
