Sejalan dengan timbulnya manfaat dari program SMK PK, SMK PGRI 3 Kota Malang dan SMK Muhammadiyah 2 Kota Malang, Jawa Timur berbagi cerita kepada Antara pada Kamis (19/10).
Baca juga: Nadiem targetkan program SMK PK cakup 30,5 persen siswa pada 2023
Ketua PK SMK PGRI 3 Kota Malang Erwin Yulianto menjelaskan, setelah menjadi SMK PK, sekolahnya mendapatkan dana sebesar Rp1.670.326.000 pada 2021, Rp2.580.800.000 pada 2022, dan Rp894.447.000 pada 2023. Dana tersebut digunakan utamanya untuk kebutuhan peralatan dan pembelajaran. Contohnya mesin, bengkel, komputer, dan unit usaha.
“PK kita sejak tahun pertama, tahun 2021, itu kita peralatan sama penguatan pembelajaran. Di tahun kedua juga sama tentang peralatan sama penguatan pembelajaran. Untuk yang di tahun ketiga, ini juga tetap sama, masih penguatan pembelajaran sama peralatan,” jelas Erwin.
Baca juga: SMK PK Puger Jember implementasikan TeFa lewat tambak udang
SMK PK dalam praktiknya tidak hanya memberdayakan siswa tapi juga guru.
“Kalau penguatan pembelajaran di sini terintegrasi dengan program dari SMK itu, termasuk program magang, magang guru, magang siswa. Kemudian ada implementasi Pembelajaran kurikulum merdeka. Ada penguatan-penguatan di situ, pembuatan TP (Tujuan Pembelajaran), ATP (Alur Tujuan Pembelajaran), dan sebagainya,” tambah Erwin.
Baca juga: Industri berharap durasi program SMK PK SPD lebih lama
Setelah 2 tahun menjadi SMK PK, siswa SMK PGRI 3 Kota Malang merasakan sejumlah dampak positif.
“Manfaat dari program PK ini untuk siswa itu banyak sekali. Pertama adalah tentang peningkatan softskill siswa dan hardskill siswa. Kemudian yang kedua, ada penerimaan ataupun keterserapan kerja karena dalam program PK itu ada program tentang prakerin (praktik kerja industri), kemudian ada program magang.”
Baca juga: Kemendikbudristek buka Program SMK PK Skema Pemadanan Dukungan 2023
Erwin bercerita, tantangan yang awalnya dihadapi pihak sekolah dalam mengupayakan SMK PK adalah penyusunan teaching factory atau pembelajaran berbasis industri.
“Awalnya itu tahun 2020 kami daftar CoE (Center of Excellence/program sebelum SMK PK) tidak lolos, saat itu ada beberapa yang kurang, terutamanya teaching factory karena masih pengembangan, belum menggandeng industri. Terus 2021 memang sudah siap dan sudah menggandeng beberapa industri, dan buat proposal lagi sehingga pada tahun 2021 dapat diterima,” kata Erwin.
Baca juga: Kemendikbudristek buka kesempatan industri berkolaborasi dengan SMK PK
Sejalan dengan kebermanfaatan SMK PK di SMK PGRI 3 Kota Malang, program SMK PK juga membawa manfaat di SMK Muhammadiyah 2 Kota Malang dengan jumlah pendanaan Rp200 juta pada 2021, Rp800 juta pada 2022, dan Rp125 juta pada 2023. Jumlah tersebut berubah-ubah karena kebutuhan dan ketersediaan dana yang berbeda di setiap tahunnya.
Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah 2 Kota Malang Lukman Hakim mengatakan, contoh penerapan PK di sekolahnya yaitu melalui kegiatan industri.
“Praktik nyatanya yang diikuti oleh siswa yaitu diimplementasikan di dalam perlaksanaan PKL dan praktik kerja industri. Kemudian juga kita mengadakan yang namanya kunjungan industri.” ujar Lukman.
Baca juga: Kemendikbudristek tetapkan SMK Wikrama percontohan PK "Cyber Security"
Selain itu, para siswa juga diajarkan untuk berwirausaha dan telah mampu memproduksi minuman, pewangi, jasa antar, dan lamaran. Dari kegiatan-kegiatan tersebut, menurut Lukman, SMK PK tidak hanya tentang pemberian uang kepada sekolah tapi juga terkait perubahan pola pikir melalui pendidikan.
“Pastinya yang pertama kali kita bisa mendapatkan sebuah fasilitas peralatan yang bisa mendukung daripada kompetensi keahlian yang dimiliki oleh siswa. Kemudian yang kedua perubahan dari cara berpikir. Jadi mindset dari siswa itu sudah bisa memahami bagaimana cara kerja di industri.” jelas Lukman.
Baca juga: Kemendikbudristek dorong SMK PK lakukan inovasi
Sekolah yang menjadi SMK PK diharapkan dapat menjadi rujukan bagi sekolah lainnya. Saat ini, tercatat ada 1.853 SMK PK dan 1.954.656 siswa yang merasakan dampaknya di seluruh Indonesia. Beberapa kriteria menjadi SMK PK yaitu akreditasi minimal B, jumlah peserta paling sedikit 216, dan memiliki rencana aksi pengembangan SMK.
Pewarta: Gilang Gathoot Tetuko
Editor: Tunggul Susilo
Copyright © ANTARA 2023
