Stunting juga bisa disebabkan oleh faktor lain seperti ekonomi, ketahanan pangan keluarga, pola asuh, dan buruknya sanitasi lingkunganPekalongan (ANTARA) - Pemerintah Kota Pekalongan Jawa Tengah terus mengoptimalkan kolaborasi lintas sektoral dan lintas program dalam upaya penuntasan penanganan stunting (gangguan pertumbuhan pada anak) di daerah itu.
Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan Yos Rosyidi di Pekalongan Sabtu mengatakan bahwa intervensi permasalahan kesehatan masyarakat termasuk stunting memerlukan kolaborasi lintas program dan lintas sektor.
Dia menjelaskan, kolaborasi lintas program dan lintas sektor itu meliputi intervensi spesifik yang menjadi tanggung jawab sektor kesehatan dan intervensi sensitif yang merupakan tanggung jawab lintas sektor.
"Ya, Penanganan kasus stunting memang harus secara serius dituntaskan dan hal ini tentunya akan melibatkan banyak pihak," katanya.
Misalnya, kata Yos Rosyidi, dari BKKBN melalui pendampingan dan sosialisasi pada masyarakat dan upaya pencegahan perilaku.
Kemudian dari DPUPR akan ada kegiatan untuk jambanisasi dan sanitasi lingkungan, serta dari Dinas Pertanian dan Pangan juga sudah memberikan pelatihan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) dan bantuan bahan pangan seperti sayur-mayur, telur, susu, dan daging.
Selanjutnya, Dinas Kelautan dan Perikanan sudah memberikan bantuan ikan segar untuk bisa diolah pada keluarga yang memiliki anak berisiko stunting, dan Dinas Kesehatan memfasilitasi layanan "Rumah Singgah Gizi" dan pemeriksaan kesehatan secara rutin pada remaja, calon pengantin, dan ibu hamil.
Menurut dia, kasus stunting dapat disebabkan oleh berbagai faktor multi dimensi dan tidak hanya akibat kekurangan energi kronis yang dialami oleh ibu hamil maupun gizi buruk pada balita.
"Stunting juga bisa disebabkan oleh faktor lain seperti ekonomi, ketahanan pangan keluarga, pola asuh, dan buruknya sanitasi lingkungan," katanya.
Dikatakan pula bahwa berdasarkan data, di daerah itu saat ini masih ada 206 bayi di bawah dua tahun (baduta) dan 1.038 balita yang menderita stunting.
Kemudian, katanya, berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) pada 2022 disebutkan Kota Pekalongan berada di posisi 23,1 persen atau lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 21,6 persen.
"Akan tetapi berdasarkan data pencacatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat elektronik 2021 sebesar 7,8 persen dan tahun 2022 sebesar 6,8 persen. Oleh karena itu, sejumlah upaya terus kami lakukan berkolaborasi bersama pemangku kepentingan, di antaranya membentuk tim percepatan penurunan stunting mulai tingkat kota hingga kelurahan," katanya.
Pewarta: Kutnadi
Editor: M. Tohamaksun
Copyright © ANTARA 2023
