“Kementerian PANRB bersama pakar dan beberapa inovator telah secara intens melakukan diskusi dalam penyusunan model inovasi pelayanan publik yang ke depan diharapkan dapat dimanfaatkan bagi instansi yang memiliki minat dalam transformasi digital pelayanan publik,” kata Asisten Deputi Koordinasi dan Fasilitasi Strategi Pengembangan Praktik Terbaik Pelayanan Publik Ajib Rakhmawanto dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Ajib mengatakan inisiatif ini merupakan upaya mendorong adaptasi/replikasi terhadap berbagai inovasi agar terjadi akselerasi pelayanan publik di instansi pemerintah.
Adapun penyusunan model inovasi pelayanan publik dilatarbelakangi oleh proses replikasi inovasi yang kurang berjalan maksimal karena berbagai alasan, salah satunya karena calon replikator sulit untuk menemukan inovasi yang tepat untuk direplikasi di daerahnya.
"Hal ini terjadi karena banyak gagasan inovasi yang bersifat parsial, tidak memiliki model implementasi yang utuh dan terintegrasi," ujarnya.
Selain itu, sejak pertengahan Juli hingga akhir Agustus 2023, Kementerian PANRB bekerja sama dengan Tim Penulis yang berasal dari Akademisi Perguruan Tinggi dan juga konsultan berupaya menyelesaikan Rancangan Model Inovasi Pelayanan Publik.
Hingga saat ini, proses penyusunan rancangan model inovasi masih berlanjut dan progresnya sudah mencapai 75 persen.
“FGD yang hari ini dilakukan adalah untuk menyempurnakan rancangan salah satu model inovasi tersebut yaitu digitalisasi administrasi pemerintahan. Kami ingin melakukan pembahasan dan pengayaan bersama para pakar/ahli untuk mendapatkan masukan dari berbagai sudut pandang,” jelas Ajib.
Sementara itu, penulis Model Inovasi Pelayanan Publik Bidang Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Muhammad Mishbah dari Universitas Indonesia menyebutkan bahwa inovasi digitalisasi pemerintahan merupakan jawaban masalah atau kebutuhan real pada masing-masing wilayah kerja serta kewenangan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
“Kalau berbicara model inovasi pelayanan publik bidang digitalisasi administrasi, Indonesia memang masih terus menyelesaikan berbagai hambatan dalam transformasi digital yang menjadi pekerjaan rumah besar,” tutur Mishbah.
Kemudian, Kepala Laboratorium Politik dan Tata Pemerintahan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Ike Wanusmawati menyampaikan beberapa masukan terkait rancangan Model Inovasi Pelayanan Publik Bidang Digitalisasi Administrasi Pemerintahan.
Dia mengungkapkan perlu dilakukan pemetaan inovasi dan identifikasi jenis layanan publik yang akan didigitalisasi. Menurutnya, perlu alternatif solusi dengan digitalisasi secara bertahap.
“Digitalisasi yang dilakukan secara bertahap dengan tetap memberikan layanan manual untuk jenis dan daerah-daerah tertentu. Transisi ini yang perlu kita upayakan,” ucap Ike.
FGD Pembahasan Rancangan Model Inovasi Pelayanan Publik akan dilakukan secara virtual, masing-masing satu kali untuk setiap model inovasi yang dilaksanakan pada bulan bulan Oktober 2023. Pembahasan untuk bidang pengentasan kemiskinan dan peningkatan investasi akan dilakukan pada 25 Oktober 2023.
Baca juga: Menteri PANRB ingin ada mal pelayanan publik di seluruh Bali
Baca juga: Menpan ajak KJRI Sydney tingkatkan peluang investasi RI
Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2023
