Saya mengapresiasi Kementerian Keuangan telah mengurai proses transformasi birokrasi dengan baikJakarta (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengapresiasi langkah-langkah transformasi birokrasi yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan yang telah dilakukan sejak 2022 sebagai upaya perbaikan mesin birokrasi pemerintahan.
Hal itu disampaikan Anas dalam "Kemenkeu Learning Festival (KLF)" 2023 di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa.
“Kami tidak bisa memungkiri bahwa birokrasi ini menjadi engine atau mesin yang menentukan keberhasilan suatu negara. Kalau birokrasinya ini berjalan dengan baik, maka masalah negara ini banyak yang bisa diselesaikan. Saya mengapresiasi Kementerian Keuangan telah mengurai proses transformasi birokrasi dengan baik,” kata Anas dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Dalam melakukan transformasi ini, Kementerian Keuangan juga telah melalui serangkaian penataan organisasi yang dilakukan secara holistik.
Baca juga: Menpan RB: kita harus belajar dari Korsel soal transformasi digital
Hal ini pun mempertimbangkan isu-isu tematik dalam pencapaian target penerimaan negara, indikator kinerja utama (IKU) secara nasional, dan kebijakan penyederhanaan birokrasi.
Menurut Anas, implementasi kebijakan penyederhanaan struktur organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan telah menghasilkan pengurangan jumlah jabatan administrasi lebih dari 3.000 jabatan yang awalnya sekitar 14.000 menjadi 10.000.
“Kami sangat mengapresiasi terobosan-terobosan yang dilakukan Kementerian Keuangan dalam melakukan penyederhaan struktur organisasi. Mudah-mudahan langkah yang dilakukan Kementerian Keuangan ini terus akan mendorong percepatan dan dapat menjadi contoh bagi instansi pemerintah lainnya,” ucapnya.
Dirinya menyampaikan bahwa upaya melakukan transformasi ini tidak mudah untuk dilaksanakan dan membutuhkan good will agar langkah-langkah transformasi dapat dilakukan dengan baik.
Pasalnya, transformasi birokrasi dilakukan semata untuk perbaikan kualitas pelayanan ke masyarakat.
Adapun ekspektasi publik ke birokrasi sangat tinggi dan meminta birokrasi bergerak cepat dan tepat. Dengan adanya transformasi birokrasi yang diikuti dengan digitalisasi administrasi pemerintahan, maka ekspektasi publik dapat dikelola dengan cepat yang berujung pada peningkatan pelayanan dari pemerintah kepada masyarakat.
Baca juga: Menpan RB dukung akselerasi reformasi birokrasi Kemenkeu
“Sesuai arahan Presiden, mesin birokrasi ini harus kita jaga, harus sering di-tune up agar semua lini pemerintahan bisa bekerja dengan baik. Jika birokrasi bekerja dengan baik, maka tujuan dan target pembangunan insyaallah bisa tercapai dengan baik pula,” tambah Anas.
Selain itu, dia menuturkan perjalanan transformasi digital Indonesia saat ini sudah on the track dengan interoperabilitas sistem dan aplikasi terus dilakukan untuk mewujudkan layanan terpadu secara nasional.
Namun, pemerintah terus mempelajari berbagai praktik baik di berbagai negara untuk memperkuat terobosan transformasi digital di Indonesia, di mana GovTech memainkan peranan penting dalam transformasi digital.
Arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) Nasional berfokus kepada penerapan Digital Public Infrastructure (DPI), yang saat ini sudah diakui di dunia sebagai kunci akselerasi transformasi digital yang berdampak luas ke pembangunan ekonomi.
DPI dalam hal ini meliputi ekosistem transaksi keuangan digital (digital payment), identitas digital (digital ID), dan pertukaran data (data exchange).
Anas juga menyebutkan tujuh agenda transformasi dalam UU ASN yang ditetapkan baru-baru ini.
Agenda tersebut meliputi transformasi rekrutmen dan jabatan ASN; kemudahan mobilitas talenta nasional; percepatan pengembangan kompetensi; penataan tenaga nonASN; reformasi pengelolaan kinerja dan kesejahteraan ASN; digitalisasi manajemen ASN; serta penguatan budaya kerja dan citra institusi.
Baca juga: Reformasi birokrasi Ditjen Bea Cukai hindari KKN
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Heru Pambudi menyampaikan bahwa transformasi yang dilakukan di Kementerian Keuangan terbagi menjadi tiga pilar yang selaras dengan kebijakan yang telah dicanangkan Kementerian PANRB secara nasional.
"Tiga pilar tersebut adalah transformasi di bidang SDM aparatur, organisasi, dan sistem kerja," ujar Heru.
Kementerian Keuangan terus bersinergi dengan Kementerian PANRB dalam melakukan transformasi. Di bidang SDM aparatur, sambung dia, konsolidasi telah dilakukan untuk simplifikasi 23 jabatan fungsional menjadi 4 JF.
Kemudian, pada bidang penataan organisasi, Kementerian Keuangan telah melakukan penyederhanaan 3.631 jabatan administrasi.
“Memang tema-tema yang kami usung di setiap fase-fase transformasi lembaga tentunya menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi. Yang terakhir adalah kami ingin menguatkan layanan kepada publik sekaligus koreksi di internal,” sambungnya.
Kementerian Keuangan juga berkomitmen dalam mendampingi Kementerian PANRB untuk mendukung implementasi UU ASN yang baru saja ditetapkan.
“Kementerian Keuangan berkomitmen dalam mengawal pembuatan kebijakan turunan dari UU ASN,” pungkas Heru.
KLF 2023 ini mengusung tema Transformasi Kemenkeu Menuju Birokrasi Adaptif, Produktif, dan Berorientasi Masa Depan. KLF yang merupakan program dari Corporate University Kementerian Keuangan diadakan sebagai bagian untuk mengedukasi pegawai internal Kementerian Keuangan, yang dilakukan melalui Learning Organization Room, Kemenkeu Corpu Open Class, Learning Bootcamp, Learning Week, dan Idea Chamber.
Baca juga: Menpan RB: ASN bisa duduki jabatan di TNI atau Polri
Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2023
