Fungsional Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK Chrisna Adhitama mengatakan korupsi di pelayanan publik diantaranya dapat dicegah melalui empat hal yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan respon masyarakat.
"KPK mendorong setiap instansi yang menyelenggarakan pelayanan publik untuk terbuka memberikan data terkait pelayanan publik baik berupa data terkait dengan proses yang sedang dijalankan, output yang akan dihasilkan, persyaratan dan standar yang harus dipenuhi, serta pihak mana saja yang memiliki kewenangan," kata Chrisna dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.
Menurut Chrisna masyarakat adalah pihak yang paling terdampak jika terjadi praktik korupsi pada sektor pelayanan publik. Namun, tidak jarang pula masyarakatlah yang justru mengetahui adanya korupsi di pelayanan publik.
"Transparansi akan diikuti dengan respon dan partisipasi masyarakat. Mereka akan berkomentar terkait dengan apa yang didapatkan. Misalnya terkait dengan pelayanan A, seharusnya syarat yang dibutuhkan A,B,C ternyata diminta sampai D. Tentunya ini menjadi masukkan bagi KPK untuk melakukan pengkajian dan evaluasi," ujarnya.
Kemudian guna mendorong empat hal tersebut, KPK meluncurkan platform digital pencegahan korupsi bernama Jaringan Pencegahan Korupsi (JAGA), yang dapat diakses melalui https://jaga.id.
Melalui platform JAGA, setiap data yang dibagikan oleh instansi akan dipublikasikan sehingga bisa diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia. Nantinya, masyarakat dapat mengetahui seperti apa pelayanan publik pada sektor tersebut.
"Masyarakat juga bisa membandingkan dengan apa yang mereka rasakan pada saat mengurus pelayanan publik agar dapat memunculkan interaksi antar-masyarakat, terkait dengan pengalaman yang diterima dan dibandingkan dengan data yang disajikan oleh pemerintah," kata Chrisna.
KPK juga memiliki Survei Penilaian Integritas (SPI) dan Monitoring Center for Prevention (MCP) yang dapat diakses melalui aplikasi JAGA atau JAGA.id.
Melalui SPI, harapannya pelayanan publik di setiap instansi dari pemerintah pusat sampai ke tingkat desa bisa transparan, adil, dan akuntabel sehingga tak ada lagi praktik ilegal seperti suap, gratifikasi, dan sebagainya.
Sedangkan platform MCP membantu monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan.
Sampai dengan saat ini, JAGA sudah mengembangkan beberapa modul pelayanan publik yaitu Pendidikan yang meliputi pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan tinggi, Fasilitas Kesehatan, Dana Desa, Perizinan, Pelabuhan, Anggaran Daerah, Penanganan COVID-19, dan Pajak Penerangan Jalan.
Delegasi ACB Brunei Darussalam mengapresiasi paparan yang diberikan oleh KPK. Tak hanya menerima materi mengenai peningkatan transparansi penyelenggaraan pelayanan publik, delegasi ACB Brunei Darussalam juga mengikuti penjelasan tentang penyertaan pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi dan kolaborasi dengan universitas dalam kerangka strategi pendidikan antikorupsi KPK.
Adapun para delegasi ACB Brunei Darussalam yang hadir pada kesempatan ini yakni, Director of Anti-Corruption Bureau sekaligus Ketua Delegasi Datin Paduka Hajah Anifa Rafiza binti Haji Abd Ghani, Assistant Director, Head of Anti-Corruption Bureau Kuala Belait Branch Haji Mohd Shafie bin OKMB Haji Othman, Assistant Director, Head of Investigation, Anti-Corruption Bureau Morshidi bin Metussin, Acting Senior Special Investigator Jamaluddin bin Jaya, serta Special Investigator, Investigation Division Rashidah binti Rashid.
Baca juga: PN Jaksel mulai sidangkan gugatan praperadilan Karen Agustiawan
Baca juga: Penyidik tunggu jawaban KPK terkait supervisi kasus dugaan pemerasan
Baca juga: KPK perkuat kerja sama antikorupsi dengan ACB Brunei
Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2023
