BKKBN: 64 persen balita terpantau perkembangannya melalui BKB

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyatakan bahwa sebanyak 64 persen bayi di bawah lima tahun (balita) terpantau perkembangannya melalui program Bina Keluarga Balita (BKB) per 17 Oktober 2023.

Direktur Bina Keluarga Balita dan Anak BKKBN Irma Ardiana dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, menyampaikan bahwa program BKB juga termasuk salah satu upaya percepatan penurunan stunting, sehingga perlu dipastikan anak-anak anggota BKB datang secara rutin ke posyandu.

"Kami terus memantau setiap bulan untuk memastikan anak-anak keluarga anggota BKB itu hadir di setiap pertemuan, dan juga memastikan perkembangan anak-anak yang dipantau menggunakan kartu kembang anak. Hingga 17 Oktober 2023, kita baru mencapai 64 persen untuk kedua indikator ini,” kata Irma.

Irma menyampaikan pentingnya kehadiran anak-anak anggota BKB di posyandu karena akan ditangani langsung oleh para kader kesehatan untuk diberikan layanan konseling, penyuluhan, dan dipantau perkembangannya melalui kartu kembang anak.

Baca juga: BKKBN fokus optimalkan "Bina Keluarga Balita" tingkatkan kualitas anak

Ia juga mengemukakan pentingnya distribusi BKB kit stunting ke kelompok-kelompok yang berpengaruh, sehingga dapat mengajak keluarga-keluarga yang memiliki balita untuk turut hadir mengikuti BKB di posyandu.

“Kita perlu betul-betul memastikan pemanfaatan dari kelompok-kelompok BKB yang ada dan dari sarana BKB kit stunting yang sudah disediakan oleh pemerintah kabupaten/kota, sehingga kelompok-kelompok yang berpengaruh itu bisa mengajak keluarga-keluarga lain untuk ikut BKB di posyandu," ujar dia.

Ia juga menyebutkan pentingnya audit kasus stunting sesuai dengan arahan presiden. Selain ada praktik baik audit kasus stunting (petik aksi), juga terdapat program kolaborasi poster kompetisi.

“Jadi ini juga sudah dilakukan semacam pelatihan pada 9 Oktober 2023 untuk mendesain, menyampaikan isi pesan dari poster agar bisa melihat proses-prosesnya, juga bisa melihat perubahan-perubahan dari auditnya,” kata dia.

Baca juga: BKKBN: Percepat serap anggaran BOKB dan BKB Kit untuk audit stunting

Sebelumnya, Irma juga menjelaskan, selain BKB, BKKBN juga memiliki program BKB Holistik Integratif (HI), di mana target yang dituju yakni ada satu BKB HI unggulan di masing-masing kabupaten/kota pada 12 provinsi prioritas.

Ke-12 provinsi tersebut yakni Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Timur, Banten, Kalimantan Barat, dan Jawa Timur.

"Target kita pada 2023 setidaknya ada satu BKB HI unggulan ini per masing-masing kabupaten/kota yang ada di 12 provinsi prioritas, dan sementara ini, berdasarkan data yang sudah kami kumpulkan per 22 Oktober 2023, sudah menjangkau 81 BKB HI unggulan atau sekitar 32,9 persen," ujar Irma.

Ia berharap ke depan program BKB HI ini bisa terus bertambah di seluruh kabupaten/kota prioritas yang jumlahnya ada sekitar 246.

Dalam penerapan BKB HI ini, lanjut dia, juga terdapat beberapa tantangan terkait masih minimnya bayi di bawah dua tahun (baduta) yang memiliki jaminan kesehatan, dan pengukuran perkembangan anak dengan kartu kembang anak yang juga masih sedikit.

Baca juga: BKKBN ingatkan posyandu tak sepelekan ukuran, berat, tinggi badan anak

"Jadi di 12 provinsi prioritas, kita ada 3,5 juta baduta, dari data-data ini kita bisa melihat ternyata BKB HI unggulan ini punya tantangan yang cukup besar, yang pertama yakni, hanya 45 persen baduta yang memiliki jaminan kesehatan, dan 77 persen baduta sudah memiliki akta lahir. Kemudian, hanya 1,34 persen keluarga yang anak-anaknya ini diukur perkembangannya dengan kartu kembang anak," tuturnya.