Jakarta (ANTARA) - Pertemuan Brunei-Indonesia-Malaysia-the Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA) Ministerial Retreat yang digelar Kamis (26/10) di Brunei Darussalam menjadikan pengembangan koridor ekonomi sebagai salah satu topik pembahasan.

Staf Ahli Menko Perekonomian Bidang Transformasi Digital, Kreativitas, dan Sumber Daya Manusia Rizal Edwin mengatakan pengembangan koridor ekonomi membahas hasil temuan awal asesmen koridor ekonomi, serta pengembangan ke depan agar tetap relevan menghadapi tantangan dinamika arsitektur regional dan global.

“Koridor ekonomi BIMP-EAGA yang terletak di jantung Indo Pasifik memiliki peran geostrategis dan telah memberikan kontribusi dalam membangun konektivitas dan integrasi kawasan,” kata Rizal mewakili Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dikutip melalui keterangan resmi di Jakarta, Jumat.

Rizal menjelaskan Indonesia menekankan pentingnya identifikasi peluang dan tantangan dalam koridor ekonomi melalui fasilitasi perdagangan, terutama harmonisasi Customs, Immigration, Quarantine, and Security (CIQS).

Selain itu rekomendasi proyek-proyek yang menarik untuk mendukung perdagangan, investasi, pariwisata, penyediaan lapangan kerja, dan penguatan mekanisme kelembagaan.

"Diperlukan pengukuran indikator ekonomi yang lebih baik untuk monitoring dan evaluasi kinerja koridor ekonomi," katanya.

Baca juga: Kawasan BIMP-EAGA tumbuh positif selama kepemimpinan RI
Baca juga: Kemenko Perekonomian: BIMP-EIGA jadi momentum bangkit dari Pandemi


Dalam BIMP-EAGA Ministrial Retreat, Ekonomi Biru menjadi topik bahasan utama. Asian Development Bank (ADB) menyampaikan gagasan kolaboratif BIMP-EAGA IMT-GT Blue Economy Strategy 2030 dengan tujuan antara lain untuk identifikasi sektor dan program yang berdampak nyata serta panduan implementasi yang bersifat inklusif.

Indonesia mendukung proposal tersebut serta mengharapkan agar dapat bersinergi dengan Kerangka Ekonomi Biru ASEAN yang merupakan salah satu prioritas bidang ekonomi pada Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023 yang mengambil pendekatan terpadu, holistik, lintas sektoral, dan lintas pemangku kepentingan (stakeholder)

Lebih lanjut, Rizal menekankan perlunya melibatkan dunia usaha dalam proyek-proyek ekonomi biru untuk mendorong inovasi dan menarik investasi. Ekonomi biru perlu fokus pada penguatan kapasitas melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan.

Topik lainnya yang dibahas adalah penguatan legalisasi BIMP-EAGA Facilitation Centre (BIMP FC) yang hingga kini masih belum menemukan titik temu. Indonesia menyatakan bahwa peran Sekretariat BIMP-EAGA akan semakin penting, utamanya untuk memperkuat mekanisme kelembagaan serta fasilitator kerjasama yang akan terus berkembang.

Mempertimbangkan hal tersebut, katanya, Indonesia menyatakan bahwa legalisasi BIMP FC harus segera dituntaskan sebelum penyusunan Visi BIMP-EAGA post 2025.

Adapun pertemuan BIMP-EAGA Ministerial Retreat tersebut dihadiri para Menteri BIMP-EAGA, Perwakilan Asian Development Bank Winfried Wicklein, dan Perwakilan ASEAN Secretariat Kanchana Wanichkorn. Turut mendampingi sebagai delegasi Indonesia yakni Pj Gubernur Sulawesi Barat, Wakil Duta besar RI di Bandar Sri Begawan serta Asisten Deputi Kerjasama Ekonomi Regional dan Subregional Kemenko Perekonomian.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Herry Soebanto
Copyright © ANTARA 2023