"Adopsi resolusi oleh sebagian besar (negara) mencerminkan tren yang jelas dalam opini publik dunia yang menolak terus berlangsungnya agresi terhadap Jalur Gaza karena dampak terhadap kemanusiaan yang begitu besar dan pasti menyasar warga sipil," kata Sekjen Liga Arab Ahmed Aboul Gheit dalam sebuah pernyataan.
"Resolusi itu mencakup pentingnya pelindungan bagi warga sipil, pembukaan koridor kemanusiaan dan perlunya mematuhi hukum kemanusiaan internasional," ujarnya.
Majelis Umum PBB pada Jumat (27/10) menyetujui resolusi yang menyerukan "gencatan senjata kemanusiaan yang berlangsung lama dan berkelanjutan" segera di Gaza.
Draf resolusi yang diajukan hampir 50 negara, termasuk Turki, Palestina, Mesir, Yordania, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UAE) itu, memperoleh dukungan 120 suara, dengan 14 suara menolak dan 45 lainnya abstain.
Baca juga: Majelis Umum PBB sahkan resolusi serukan gencatan senjata di Gaza
Diadopsi pada pertemuan Sidang Khusus Darurat ke-10 mengenai situasi di Wilayah Pendudukan Palestina, draf tersebut mengungkapkan “keprihatinan luar biasa” atas “eskalasi kekerasan terkini” sejak Hamas melancarkan serangan terhadap Israel pada 7 Oktober.
Resolusi itu mengecam "segala aksi kekerasan terhadap warga sipil Palestina dan Israel, termasuk semua aksi teror dan serangan tanpa pandang bulu, serta semua tindakan provokasi, penghasutan dan penghancuran."
Resolusi itu juga meminta agar "seluruh pihak segera dan sepenuhnya mematuhi kewajiban mereka di bahwa hukum internasional."
Resolusi PBB itu juga menekankan pentingnya “mencegah destabilisasi dan eskalasi kekerasan lebih lanjut di kawasan.”
Pemerintah Israel menggambarkan resolusi tersebut sebagai hal yang tercela dan menolak seruan gencatan senjata.
Sumber: Anadolu
Baca juga: Indonesia sambut baik resolusi PBB soal Gaza
Baca juga: Palestina puji resolusi gencatan senjata kemanusiaan PBB di Gaza
Penerjemah: Asri Mayang Sari
Editor: Yuni Arisandy Sinaga
Copyright © ANTARA 2023
