Hal ini disampaikan Mendag Zulkifli Hasan saat melakukan pertemuan dengan Direktur Jenderal WTO Ngozi Okonjo-Iweala di Osaka, Jepang, pada Sabtu (28/10).
"Indonesia konsisten mendorong reformasi WTO, khususnya reformasi sistem penyelesaian sengketa mengingat peran sentral WTO dalam mewujudkan sistem perdagangan multilateral yang lebih inklusif dan adil di tengah semakin dinamisnya situasi perekonomian global," kata Zulkifli melalui keterangan tertulis di Jakarta, Minggu.
Zulkifli mengatakan reformasi WTO mulai dibahas sejak 2017 dengan fokus pada upaya peningkatan tiga fungsi utama WTO, yaitu fungsi negosiasi, monitoring dan transparansi, serta penyelesaian sengketa.
Bagi Indonesia, kata Zulkifli, prioritas utama dalam agenda reformasi WTO adalah berfungsinya kembali sistem penyelesaian sengketa secara penuh tahun 2024 yang merupakan mandat Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-12 WTO 2022.
Prioritas lainnya, yakni tercapainya solusi permanen atas perundingan Public Stockholding for Food Security dan tercapainya perjanjian subsidi perikanan yang komprehensif untuk isu Special and Differential Treatment, serta Overfishing and Overcapacity KTM ke-13 WTO 2024.
Menurut Mendag, krisis multidimensi yang terjadi semakin memberikan tekanan atas rantai pasok, terutama yang terkait dengan ketahanan pangan global.
"Untuk itu, penyelesaian perundingan public stockholding dan subsidi perikanan dalam KTM ke-13 WTO tahun depan merupakan salah satu solusi penting dalam mengatasi kerawanan pangan dan meningkatkan ketahanan pangan dunia," kata Zulkifli.
Baca juga: RI pandang WTO sedang dalam krisis karena banyak kasus terbengkalai
Baca juga: China tak gentar ancaman Jepang bawa larangan impor produk laut ke WTO
Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2023
