"Iya waktu kita COVID-19 dapat dana dari situ untuk membantu Pendapatan Asli Daerah (PAD) kan dari Bank DKI dan PT Delta," kata Prasetio
saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.
Dia mengemukakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memiliki saham sebesar 26,25 persen yang tercatat di PT Delta Djakarta Tbk (DLTA) pada 2023. Adapun saham tersebut digunakan sebagai kendali pemerintah.
"Saham di Delta dikasih oleh Belanda, tujuannya untuk mengukur sampai sebatas mana pemerintah bisa mengontrol masyarakat beli dan minum bir," katanya.
Baca juga: Kajian pemprov terkait pelepasan saham bir telah disampaikan ke DPRD
Baca juga: DPRD: Sebagian masyarakat setujui Anies lepas saham di perusahaan bir
Karena itu, Ketua DPRD DKI Jakarta ini menegaskan adanya saham di perusahaan bir tersebut perlu dipahami lantaran Jakarta sebagai kota wisata.
"Kok gubernur mau menghilangkan yang dia tidak tahu sejarah PT Delta, bukan masalah ini haram atau tidak haram," tuturnya.
Pria yang akrab disapa Pras ini menyoroti soal pernyataan yang disampaikan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu mengenai Anies Baswedan yang saat itu menjabat Gubernur DKI ingin menjual saham PT Delta Djakarta Tbk namun tidak disetujui DPRD DKI.
Dia menilai seharusnya Ahmad Syaikhu mendalami sejarah PT Delta Djakarta Tbk (DLTA) agar lebih memahami tujuan adanya saham bir tersebut.
"Dalam sejarah itu, sebagai gubernur tidak pernah memberikan Penyertaan Modal daeyrah (PMD) ke Delta lantaran ditakutkan disalahgunakan," katanya.
Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2023
