"Dalam rangka hilirisasi, pemerintah merencanakan pengembangan infrastruktur di beberapa lokasi industri seperti pembangkit listrik, transportasi dan jalan," kata MS Hidayat di Nusa Dua, Bali, Jumat.
Hidayat menjadi pembicara salah satu sesi diskusi Pertemuan Puncak Pemimpin Redaksi se-Indonesia yang bertema "Prakarsa Dunia Usaha Dalam Mewujudkan Infrastruktur yang Handal".
Ia mengatakan daya saing infrastruktur Indonesia masih rendah bila dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara. Saat ini, daya saing infrastruktur Indonesia berada di posisi 78 dari 144 negara.
"Posisi Indonesia berada di bawah Malaysia yang menempati posisi 32, Thailand di posisi 46 dan Brunei Darussalam di posisi 47," tuturnya.
Hidayat mengatakan rendahnya daya saing infrastruktur Indonesia tidak lepas dari hambatan-hambatan yang muncul. Berbagai hambatan pembangunan infrstruktur antara lain anggaran yang besar, pembebasan lahan, belum optimalnya dukungan pemerintah daerah dan skema pembiayaan antara pemerintah dan swasta.
"Pembangunan infrastruktur bisa dilakukan melalui kerja sama pemerintah dan swasta. Kerja sama yang bisa dilakukan antara lain pembangunan bandara, pelabuhan, jalan lingkar, jalan tol dan lain-lain," katanya.
Hidayat mengatakan selain hilirisasi industri, dua program prioritas pengembangan industri adalah peningkatan daya saing industri berbasis sumber daya manusia, pasar domestik dan ekspor serta pengembangan industri kecil dan menengah.
Dalam diskusi tersebut, selain MS Hidayat, pembicara lainnya adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum Agus Widjanarko, Direktur Utama PT Semen Indonesia Dwi Sutjipto, Wakil Direktur Utama BNI Felia Salim dan Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia Sinthya Roesly.
Pewarta: Dewanto Samodro
Editor: Desy Saputra
Copyright © ANTARA 2013
