"Pengintegrasian layanan menjadi perhatian penting buat kami," kata Menpan RB Abdullah Azwar Anas di Jakarta Selatan, Jakarta, Selasa.
Dengan demikian, hingga kini tercatat sebanyak 163 MPP tersebar di berbagai daerah di Indonesia.
Sepuluh MPP baru tersebut berada di Kabupaten Aceh Tengah di Provinsi Aceh, Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung, Kabupaten Lebak di Provinsi Banten, Kabupaten Buleleng di Provinsi Bali, dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat.
Baca juga: Menteri Anas beberkan strategi dorong pemda bangun MPP
Selanjutnya, Kota Palangka Raya di Provinsi Kalimantan Tengah, Kota Kupang di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Kabupaten Manggarai Timur di Provinsi NTT, Kabupaten Morowali di Provinsi Sulawesi Tengah, serta Kabupaten Bone di Provinsi Sulawesi Selatan.
Anas menyampaikan sebaran MPP kini semakin merata di kabupaten dan kota di Indonesia, sehingga tidak hanya berada di Pulau Jawa.
"Sekarang, sudah 50 persen di Jawa dan 50 persen di luar Jawa. Kualitas pelayanan publik semakin merata, sudah Indonesia-sentris. Artinya, pelayanan yang baik tidak hanya kita jumpai di Jawa, tetapi juga di banyak daerah di luar Jawa," jelasnya.
Dia juga mengingatkan kepada para kepala daerah untuk mengutamakan kualitas dan integrasi layanan, bukan hanya mementingkan bangunan fisik.
"Simpel saja, tidak harus bangun gedung sehingga lebih hemat. Di daerah, banyak aset yang belum dipakai, itu saja manfaatkan," tegasnya.
Baca juga: MenPANRB dorong seluruh kabupaten/kota miliki MPP di tahun 2024
Kemudian, lanjut Anas, transformasi regulasi juga telah dilakukan Kemenpan RB, sehingga MPP tidak harus berada di gedung baru serta tidak mempersyaratkan luas gedung.
Sembari menjalankan program MPP, Kemenpan RB juga menggerakkan integrasi pelayanan dalam bentuk rumah virtual yaitu MPP Digital.
"Kami bertahap, sekarang kami sudah ada 21 kabupaten dan kota menjadi pilot project untuk Mal Pelayanan Publik Digital yang basisnya face recognition," ujar Anas.
MPP digital tersebut secara bertahap akan dikembangkan di sejumlah daerah di Tanah Air.
Baca juga: Menteri PANRB ingin ada mal pelayanan publik di seluruh Bali
Pewarta: Rina Nur Anggraini
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2023
