Fokus kami adalah pada rakyat MyanmarJakarta (ANTARA) - Indonesia akan terus turut berupaya menangani krisis di Myanmar melalui mekanisme troika di ASEAN, termasuk dengan mendorong implementasi Konsensus Lima Poin (5PC).
Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam sambutan pada Forum Media ASEAN ke-7 di Sekretariat ASEAN di Jakarta, Selasa.
5PC menyerukan penghentian kekerasan, dialog dengan semua pemangku kepentingan, menunjuk utusan khusus untuk memfasilitasi mediasi dan dialog, mengizinkan ASEAN memberikan bantuan kemanusiaan kepada warga Myanmar, serta mengizinkan utusan khusus ASEAN mengunjungi dan bertemu pemangku kepentingan di Myanmar.
"Terkait Myamar, sangat disayangkan bahwa implementasi 5PC belum mencapai kemajuan sebanyak yang diamanatkan KTT. Kami akan terus mendorong implementasi 5PC. Indonesia akan terus memainkan perannya melalui Troika," kata Retno.
Troika adalah mekanisme konsultasi informal dalam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) yang terdiri dari para ketua ASEAN saat ini, sebelumnya, dan yang akan datang.
Melalui perannya dalam troika, Indonesia akan memastikan akses bantuan kemanusiaan terus diperluas secara bertahap, termasuk di wilayah konflik aktif di Myanmar, kata Retno.
"Fokus kami adalah pada rakyat Myanmar," tandas Retno.
Baca juga: Menlu ajak negara ASEAN terus pelihara perdamaian di dunia bergejolak
Dia menambahkan bahwa upaya dialog lebih luas untuk menangani isu Myanmar juga telah dilakukan selama Indonesia mengetuai ASEAN.
Selama mengetuai ASEAN, Indonesia telah melakukan 145 penglibatan dengan berbagai pihak di Myanmar. Retno menyebut capaian itu yang paling banyak dan paling intensif yang pernah dilakukan ASEAN.
Sebelumnya, para pemimpin ASEAN dalam KTT ke-43 ASEAN pada September sepakat tetap menjadikan Konsensus Lima Poin sebagai rujukan bagi organisasi kawasan itu dalam menyelesaikan konflik di Myanmar.
Para pemimpin ASEAN juga sepakat membentuk troika antara keketuaan yang tahun ini berjalan (Indonesia) beserta keketuaan tahun sebelumnya (Laos) dan tahun selanjutnya (Malaysia) untuk keberlanjutan penanganan isu Myanmar.
Para pemimpin negara-negara Asia Tenggara jua telah meninjau implementasi Konsensus Lima Poin. Mereka menyimpulkan tidak ada kemajuan signifikan dalam pelaksanaan konsensus tersebut.
Sejak disepakati pada April 2021 oleh para pemimpin ASEAN dan pimpinan junta Myanmar Min Aung Hlaing, implementasi konsensus itu sebagai rencana perdamaian dalam mengatasi krisis Myanmar masih mandek.
Oleh karena itu, ASEAN sepakat tidak mengizinkan Myanmar memimpin blok ini pada 2026 sesuai jadwal semula sehingga posisinya digantikan oleh Filipina.
ASEAN selama ini melarang para pemimpin junta menghadiri pertemuan tingkat tinggi organisasi tersebut karena tak kunjung melaksanakan Konsensus Lima Poin, yang merupakan kesepakatan damai antara ASEAN dan pemimpin junta setelah militer menggulingkan pemerintahan terpilih melalui kudeta pada Februari 2021.
Baca juga: Serangan udara Myanmar tewaskan 29 orang di kamp pengungsi Kachin
Pewarta: Yuni Arisandy Sinaga
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2023
