"Seluruh OPD lingkup Pemprov Sulbar harus membangun integritas agar tidak melakukan tidak pidana korupsi," kata Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana pada bimbingan teknis keluarga berintegritas yang digelar di Mamuju, Rabu.
Bimbingan teknis keluarga berintegritas yang mengangkat tema 'Menjaga Integritas Menjunjung Tinggi Nilai-Nilai Malaqbi dan Menegakkan Prinsip Mellete Diatonganan Untuk Sulbar Maju Terus' tersebut diikuti seluruh perangkat OPD lingkup Pemprov Sulbar bersama istri.
Saat ini, kata Wawan, kejahatan korupsi masih dianggap sebagai kejahatan yang luar biasa, jika dibandingkan dengan kejahatan yang lainnya.
"Korupsi dikatakan kejahatan luar biasa sebab yang melakukan korupsi satu orang tetapi yang dirugikan bisa sampai ribuan orang," ujarnya.
Selain itu, kata dia, korupsi dianggap kejahatan luar biasa karena dampaknya luar biasa.
"Namun biasanya masyarakat tidak sadar sebagai korban korupsi, sehingga perlu kesadaran dengan memberikan pemahaman," katanya.
Ia menyebut ada tiga strategi dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu pendidikan masyarakat, pencegahan dan penindakan.
"Peran serta masyarakat sangat dibutuhkan untuk membangun nilai integritas antikorupsi. Oleh karena itu KPK konsentrasi terhadap bimbingan teknis, peningkatan kapabilitas dan pemberdayaan masyarakat," ujar Wawan.
Strategi pencegahan, kata dia, dapat dilakukan dengan memperbaiki sistem pada lembaga atau instansi yang lebih transparan dan akuntabel, misalnya membangun sistem yang terintegrasi dengan sistem elektronifikasi agar masyarakat mudah mengaksesnya.
"Harapannya seluruh kepala OPD dan istri melalui kegiatan ini bisa menjadi tauladan diri sendiri dan dapat mengimplementasikan nilai-nilai integritas, sehingga ke depan generasi kita menjadi generasi yang berintegritas," kata Wawan Wardiana.
Sementara itu, Penjabat Gubernur Sulbar Zudan Arif Fakrulloh mengatakan kegiatan bimbingan teknis tersebut sangat luar biasa, apalagi menghadirkan istri dan suami masing-masing OPD.
Ia mengapresiasi dan menyambut baik inisiatif tim dari KPK pada pelaksanaan bimbingan teknis keluarga berintegritas yang dilaksanakan di Provinsi Sulbar.
"Kami di daerah berharap secara nasional atau dianggarkan secara khusus untuk diikutkan dan ini sangat berdampak ke depannya," katanya.
Menurutnya, perlu pengawasan khusus dalam APBD Sulbar, mulai dari belanja dan pendapatan, apalagi saat ini Sulbar masih di bawah rata-rata nasional.
Ia menekankan agar dalam mengelola anggaran OPD dan seluruh kabupaten dapat lebih berhati-hati.
"Namun kita bersyukur karena inflasi, kita masuk sebagai daerah inflasi terendah. Terpenting dilakukan adalah menjaga aspek ketaatan dalam mengelola anggaran," ujar Zudan Arif Fakrulloh.
Baca juga: Ketua KPK dukung pembangunan budaya antikorupsi dari Gowa
Baca juga: Tim KPK lakukan bimtek nilai-nilai antikorupsi di Batang
Baca juga: KPK gelar bimtek desa antikoprusi di Rejang Lebong
Pewarta: Amirullah
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2023
