Kemenperin luncurkan layanan baru tingkatkan daya saing IKM agro

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) meluncurkan layanan baru di Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro (BBSPJIA) Bogor untuk meningkatkan daya saing industri dan IKM agro di Indonesia lewat penguatan standardisasi.

 

Industri agro tercatat memberikan kontribusi yang signifikan pada triwulan II 2023 sebesar 8,29 persen terhadap PDB nasional, dan menyumbang hingga 50,87 persen pada PDB industri pengolahan nonmigas.

 

“Sampai Agustus 2023, industri agro juga menjadi kontributor terbesar terhadap capaian ekspor industri pengolahan nonmigas dengan nilai 42,98 miliar dolar AS,” kata Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin Andi Rizaldi dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

 

Andi menyebut, sebagai salah satu sektor prioritas dalam peta jalan Making Indonesia 4.0, industri agro membutuhkan strategi dan kebijakan pengembangan yang tepat agar daya saing dan nilai tambahnya semakin meningkat.

 

Langkah strategis itu di antaranya melalui pemanfaatan, penyediaan dan penyaluran sumber daya alam, kerja sama internasional, insentif fiskal dan non fiskal, pembangunan SDM industri, pengembangan dan pemanfaatan teknologi, serta standardisasi industri.

 

“Untuk kebijakan pengembangan dan pemanfaatan teknologi serta penerapan standardisasi industri, sangat berkaitan erat dengan tugas dan fungsi unit pelaksana teknis di BBSPJIA Bogor,” kata Andi.

 

Oleh karena itu, BBSPJIA bertekad untuk terus meningkatkan kualitas dan kuantitas layanannya dan dapat mengembangkan layanan baru yakni sebagai Penyedia Bahan Acuan (PBA), Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan Lembaga Verifikasi Independen (LVI), termasuk menggelar Business Gathering dengan tema “Penguatan Standardisasi dan Pengembangan Layanan Teknis Untuk mendukung Daya Saing Industri Agro”.

 

Selain layanan baru LPH, PBA dan LVI, BBSPJIA juga meluncurkan aplikasi layanan Sistem Informasi Kalibrasi (SIKAL) sebagai pendukung layanan kalibrasi, serta e-Sertifikasi sebagai pendukung layanan sertifikasi produk dan sistem.

 

Kepala BBSPJIA Siti Rohmah Siregar berharap digitalisasi layanan dapat membantu mitra pelanggan untuk mendapatkan layanan yang cepat, akurat, transparan, tertelusur dan mudah diakses.

 

Kolaborasi dan sinergi antar stakeholder juga menjadi kunci di era modern dalam upaya meningkatkan kualitas serta daya saing industri nasional, termasuk industri agro.

 

“Maka itu, BBSPJIA membuka kerja sama baik dengan pihak pemerintah daerah, akademisi maupun industri,” ungkap Siti.

 

BBSPJIA juga melakukan penandatanganan MoU dengan sejumlah mitra pelanggannya seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang untuk kerja sama Pelatihan Industri Hasil Tembakau Batch 2, dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kerinci untuk kerja sama Pengujian Produk, Pelatihan, Optimalisasi Teknologi dan Sertifikasi.

Selanjutnya, MoU dengan Perumda Tirta Giri Nata Cirebon untuk kerja sama Konsultansi/Pendampingan Persiapan Akreditasi Laboratorium sesuai SNI ISO/IEC 17025:2017), serta dengan PT Sinergi Gula Nusantara untuk kerja sama Sertifikasi, Pengujian, Kalibrasi dan Uji Profisiensi untuk 35 Pabrik Gula.

 

Siti menambahkan, di tengah tantangan persaingan dan kompetisi di era globalisasi saat ini, BBSPJIA sebagai salah satu satuan kerja BLU Mandiri di bawah Kemenperin terus berkomitmen memberikan layanan secara berintegritas dan profesional dengan semangat SPEED (Sinergi, Profesional, Efektif, Efisien dan Digitalisasi).

 

“Dengan demikian, BBSPJIA diharapkan dapat terus bergerak cepat dalam beradaptasi, bertransformasi, dan berinovasi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan atau industri agro yang sangat dinamis sejalan dengan komitmen BBSPJIA HEBAT (Handal, Efektif, Bersih, Akurat, Terpercaya),” ujarnya.

Baca juga: Kemenperin fokus perketat impor dukung daya saing industri

Baca juga: Kemenperin: HGBT tak berjalan baik turut pengaruhi kondisi industri

Baca juga: PMI manufaktur RI melemah ke posisi 51,5 pada Oktober 2023

Baca juga: Kemenperin: Ajakan boikot produk Israel momen perkuat industri lokal