Manila (ANTARA) - Penasihat Keamanan Nasional Filipina Eduardo Ano pada Sabtu membantah adanya rencana untuk mengguncang pemerintahan Presiden Ferdinand Marcos Jr dengan mengatakan bahwa militer dan seluruh pemangku keamanan setia kepada sang panglima tertinggi.

Dia mengakui adanya perdebatan di kalangan mantan petinggi militer dan kritik terhadap kebijakan pemerintah saat ini, tetapi semuanya masih berada dalam batas ruang demokrasi Filipina.

"Tidak ada rencana (dan) gerakan destabilisasi terhadap pemerintah," kata Ano dalam pernyataan.

Pernyataan itu muncul setelah media mengutip panglima militer Filipina, Romeo Brawner, yang pada Jumat mengatakan bahwa dirinya telah mendengar "upaya-upaya penggulingan" dan sejumlah perwira militer mengatakan "presiden harus diganti karena banyak alasan" dan "harus ada kudeta yang lain".

Ao mengatakan bahwa Brawner secara salah telah dikutip atau "disalahartikan" oleh media.

"Bidang keamanan akan tetap waspada dan siap mengambil tindakan segera terhadap kelompok jahat mana pun yang akan merusak keamanan nasional kami," kata Ano.

Marcos Jr, putra diktator Filipina yang digulingkan dalam pemberontakan "People Power" (kekuatan rakyat) pada 1986, meraih puncak kekuasaan lewat kemenangan telak pada pemilihan presiden tahun lalu.

Namun, popularitasnya di mata publik berkurang "signifikan" dalam jajak pendapat pada September, karena dukungan kepadanya tergerus oleh lonjakan harga konsumen di Filipina. Belum ada komentar dari kantor Marcos.

Filipina telah mengalami belasan upaya kudeta sejak Presiden Ferdinand Marcos digulingkan pada 1986.

Sumber: Reuters
Baca juga: Marcos: Akses militer AS di Filipina bukan untuk menyerang negara lain
Baca juga: Marcos tegaskan Filipina tidak akan jadi basis kegiatan militer
Baca juga: Marcos tunjuk mantan kepala militer jadi menteri pertahanan Filipina

Penerjemah: Anton Santoso
Editor: Atman Ahdiat
Copyright © ANTARA 2023