Sharif menegaskan, Sebagaimana dinyatakan dalam Undang - undang Kepegawaian Nomor 43 Tahun 1999, Pegawai Negeri Sipil (PNS) selaku aparatur pemerintah memiliki kewajiban untuk bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat.Dalam rangka bertugas sebagai pelayan masyarakat, PNS harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada penerima/pengguna layanan. "Saya berharap bahwa paradigma pelayanan publik di Indonesia, khususnya yang dilaksanakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan harus berprinsip pada kepuasan pengguna layanan (customer driven government). Dengan prinsip ini pelayanan publik harus berorientasi kepada pelanggan," tandasnya.
Di era demokratisasi, lanjut Sharif,pengelolaan negara harus lebih mengedepankan manajemen modern, sehingga dari awal proses perencanaan, implementasi sampai monitoring dan evaluasi selalu terukur dan memiliki indikator kinerja yang jelas. Bahkan dalam beberapa kesempatan SBY juga menyampaikan agar lembaga - lembaga pemerintahan memperbaiki manajemennya, sehingga bisa lebih transparan, akuntabel, efektif dan efisien serta yang pasti berorientasi kepada masyarakat. " Kepada seluruh Pejabat dan staf lingkup KKP, khususnya pegawai di garda depan pelayanan, dan langsung berhubungan dengan masyarakat pengguna jasa pelayanan, agar menjadikan semangat Hari Pelayanan Publik Internasional sebagai kekuatan dalam melaksanakan tugas melayani masyarakat dan dengan penuh pengabdian kepada bangsa dan negara," katanya.
Peringatan Hari Pelayanan Publik Internasional ini melibatkan seluruh unit kerja baik di tingkat Pusat maupun Unit Pelaksanan Teknis di daerah dengan pelaksanaan Pekan Pelayanan Publik bidang Kelautan dan Perikanan. "Public service day sebagaimana ditetapkan oleh Majelis Umum PBB dalam resolusi 57/277 dapat dijadikan momentum untuk mereview kembali pelaksanaan pelayanan publik di KKP. Oleh karena itu saya sangat mendukung dilaksanakannya Peringatan Hari Pelayanan Publik Internasional di Lingkungan KKP Tahun 2013 ini," tambah Sharif.
Untuk keterangan lebih lanjut silakan menghubungi Anang Noegroho, Plt. Kepala Pusat Data, Statistik dan Informasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan (HP. 0811806244)
Lembar Fakta
1. Penggagas Balanced Score Card (BSC) adalah Robert S. Kaplan dan David P. Norton yang dituangkan dalam artikel "Balanced Scorecard - Measures that Drive Performance" dalam Harvard Business Review tahun 1992.
2. Pemunculan konsep tersebut berbasis penelitian atas 12 (dua belas) perusahaan besar di USA dan Kanada. Kajian intensif tersebut membuahkan konsep BSC sebagai sistem pengukuran kinerja yang bersifat komprehensif dan integral. BSC dikembangkan sebagai sistem pengukuran yang dapat memudahkan pengambil keputusan melihat organisasi secara multi perspektif. Perspektif dalam BSC terdiri atas perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan.
3. Penyusunan BSC dimulai dari penerjemahan visi dan misi perusahaan ke dalam sasaran - sasaran strategis dan indikator-indikator. Dari hal itu, Norton dan Kaplan menemukan pentingnya memilih indikator berdasarkan keberhasilan strategis.
4. Pendekatan manajemen strategis berbasis balanced scorecard menjadikan sistem manajemen strategi bersifat komprehensif, terpadu, seimbang dan terukur. Bersifat komprehensif dapat dianalogikan sebagai "dashboard" yang memberikan informasi komprehensif, akurat, relevan dengan tujuan dan "real time".
5. Keunggulan Manajemen Strategis berbasis BSC dimulai dengan skenario yang memadukan fungsi manajemen seperti fungsi manajemen keuangan, manajemen pemasaran, manajemen operasi dan manajemen SDM. Fungsi - fungsi tersebut dijadikan sasaran - sasaran yang bersifat strategis dan saling berhubungan satu dengan lainnya secara seimbang.
Sumber : Forum Kompas
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2013
