"Konferensi internasional ini adalah pencapaian besar, utamanya di masa-masa yang sulit dan penuh tantangan seperti sekarang. Dalam dunia yang terpolarisasi, menyatukan sekelompok orang yang begitu luas dan beragam adalah sebuah gerakan yang sangat berarti," kata Scharffs.
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) bersama Institut Leimena menyelenggarakan konferensi internasional ini dengan tema "Martabat Manusia dan Supremasi Hukum untuk Masyarakat yang Damai dan Inklusif". Acara ini berlangsung dua hari, mulai 13 hingga 14 November 2023 dan merupakan rangkaian dari peringatan Hari HAM Sedunia ke-75 tahun 2023.
Scharffs menjelaskan, di masa sekarang ini, agama yang semestinya menjadi alat perdamaian, justru menjadi senjata untuk menciptakan konflik dan perseteruan, untuk itu, melalui konferensi internasional ini, diskusi tentang literasi agama lintas budaya menjadi penting untuk mempersatukan seluruh umat.
“Salah satu kehebatan dari pelatihan di Institut Leimena, yakni mereka meminta umat Islam untuk mengajar tentang Islam, umat Kristen untuk mengajar tentang Kekristenan, juga pembelajaran tentang Yudaisme langsung dari pemukanya,” ujar dia.
Ia mengemukakan, konferensi ini juga menjadi salah satu implementasi dari Deklarasi Universal HAM (DUHAM) yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menciptakan masyarakat yang damai dan inklusif.
“Martabat manusia tidak hanya menjadi prinsip dasar DUHAM, tetapi juga sebuah prinsip gerakan HAM untuk membuka pintu, membangun jembatan, dan menemukan kesamaan di dunia saat ini, serta mendorong negara dan kepedulian terhadap supremasi hukum. Kemudian, yang terpenting yakni menciptakan masyarakat yang damai dan inklusif," paparnya.
Scharffs juga mengungkapkan pentingnya peran Indonesia untuk menjadi pemimpin global dalam mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif.
“Kita semua harus banyak belajar, termasuk dari Indonesia, yang merupakan pemimpin global dalam menciptakan dan mempertahankan cita-cita untuk membantu mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif," tuturnya.
Sebelumnya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly yang membuka Konferensi Internasional Literasi Keagamaan Lintas Budaya ini menekankan pentingnya literasi keagamaan antarbudaya di tengah masyarakat dunia yang kian beragam dan saling terkoneksi satu sama lain.
"Konferensi literasi agama lintas budaya ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan diskusi di masyarakat mengenai pentingnya kolaborasi multipihak yang didasari oleh rasa saling menghargai antarumat beragama," kata Menkumham Yasonna.
Ia juga mengatakan bahwa pihak-pihak intoleran dan radikal tidak dapat dimungkiri keberadaannya di Indonesia, untuk itu Yasonna menyoroti pentingnya supremasi hukum yang menjamin dan menghormati setiap warga negara.
Mengenai supremasi hukum tersebut, pemerintah Indonesia telah mengupayakan penguatan regulasi melalui Peraturan Presiden nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama.
Baca juga: Kemenkumham tekankan pentingnya literasi keagamaan lintas budaya
Baca juga: Kemenkumham-Institut Leimena gelar konferensi literasi keagamaan
Baca juga: Institut Leimena: Dunia mencontoh Pancasila sebagai ideologi bangsa
Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2023
