"Kita tahu bahwa investasi atau pengembangan sumber-sumber ekonomi Indonesia terlalu banyak perizinan dan itu harus disederhanakan," ujarnya sebelum menghadiri rapat koordinasi penyederhaan perizinan investasi di Jakarta, Kamis.
Jero mengatakan saat ini terlalu banyak perizinan dalam birokrasi, termasuk dalam sektor pertambangan dan migas, padahal kemudahan tersebut dibutuhkan untuk mempercepat masuknya investasi.
Ia mencontohkan masih adanya perizinan untuk eksplorasi tambang, yang ternyata berbeda dengan perizinan untuk penggunaan infrastruktur jalan atau alat berat, dan hal tersebut menyulitkan para investor swasta.
"Intinya agar bagaimana izinnya menjadi sederhana, kemudian semua aman dan terjaga. Investor pun bisa mantab (untuk berinvestasi)," katanya.
Menurut dia, kemudahan perizinan tersebut tidak mudah dilakukan karena membutuhkan koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah serta institusi terkait lainnya.
"Ini sedang dibahas, nanti kalau bisa disederhanakan. Kalau di ESDM, izin untuk tambang dan minyak, kalau bisa satu rapat dan satu izin disini, biar lebih sederhana," katanya.
Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar menambahkan ada beberapa evaluasi dan perbaikan kebijakan yang perlu disederhanakan, agar proses perizinan tidak menjadi penghalang masuknya investasi.
"Kebijakan itu bukan menjadi penghalang bagi proses, apabila bisa disederhanakan atau memang masih bisa diperbaiki, tentu kami siap," ujarnya.
Mahendra mengatakan Kementerian Keuangan siap bersinergi untuk membahas proses penyederhanaan perizinan tersebut, dan mempercepat pertumbuhan sektor investasi.
"Kalau memang ada hal-hal yang mesti diperbaiki dan disempurnakan untuk semakin cepat, kami tentu siap bersinergi dengan hal-hal itu," katanya.
Pewarta: Satyagraha
Editor: Desy Saputra
Copyright © ANTARA 2013
