"Seperti yang diketahui secara luas, apa yang disebut UNC atau 'Komando PBB' adalah produk Perang Dingin, tidak memiliki dasar hukum dan sudah lama ketinggalan zaman," kata Mao Ning saat menyampaikan keterangan rutin kepada media di Beijing, China pada Selasa.
Mao Ning menyampaikan hal tersebut untuk menanggapi pertemuan di Seoul pada Senin (13/11) yang dihadiri para menteri pertahanan dan perwakilan dari 17 negara dalam UNC yaitu badan yang dibentuk pada 1950 untuk mengawasi gencatan senjata antara Korea Selatan dan Korea Utara.
"Negara-negara yang mengadakan pertemuan atas nama UNC malah memicu konfrontasi dan menimbulkan ketegangan. Tindakan ini hanya memperburuk situasi di Semenanjung Korea," tambah Mao Ning.
Mao Ning mengatakan bahwa China mendesak negara-negara terkait untuk berhenti mencari keuntungan egois dengan menggunakan nama PBB secara tidak benar.
"Lebih baik menjaga perdamaian dan stabilitas di Semenanjung Korea melalui tindakan nyata," ungkap Mao Ning.
UNC didirikan pada 14 Juli 1950 dan menjadi upaya keamanan kolektif pertama di bawah sistem PBB.
Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 83 dan 84 memberikan kewenangan hukum internasional bagi negara-negara anggota untuk memulihkan perdamaian di Semenanjung Korea. Resolusi itu juga menunjuk Amerika Serikat sebagai pemimpin komando terpadu atau UNC.
Pada 1950-1953, ada 22 negara antara lain Amerika Serikat, Inggris, Australia dan Turki ikut menyumbangkan pasukan tempur maupun bantuan medis untuk mendukung Korea Selatan di bawah bendera PBB.
Saat ini, UNC melanjutkan komitmennya di Semenanjung Korea dengan menegakkan perjanjian gencatan senjata, memfasilitasi diplomasi dengan Korea Utara dan bertindak sebagai pemersatu bagi kekuatan multinasional selama krisis atau konflik.
Dalam pertemuan tersebut disepakati untuk meningkatkan latihan bersama dan bekerja sama dengan Jepang untuk mencegah dan mempersiapkan diri dengan lebih baik terhadap serangan Korea Utara.
Baca juga: PBB mengheningkan cipta bagi 101 anggota staf yang terbunuh di Gaza
Baca juga: China dan UAE desak DK PBB adopsi resolusi tentang Palestina
Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Arie Novarina
Copyright © ANTARA 2023
