"Dari sisi komposisi instrumen, komposisi utang pemerintah sebagian besar berupa SBN (Surat Berharga Negara) dengan proporsi mencapai 88,86 persen," kata Sekretaris Jenderal Direktorat Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu (DJPPR) Ubaidi Socheh Hamidi dalam acara in talks to community bertema "Learning Cultur, For Better Future: Aktif, Smart, dan Bijak Keuangan" di Jakarta, Kamis.
Berdasarkan data Kemenkeu, total utang pemerintah dalam bentuk SBN per September 2023 mencapai Rp7.012,7 triliun.
Hamidi menyampaikan, dalam pengelolaan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemerintah senantiasa mengelola utang secara hati-hati dengan resiko terkendali melalui komposisi yang optimal.
Ia menjelaskan, SBN memiliki fungsi strategis sebagai sistem keuangan terutama karena sifatnya yang aman atau bebas resiko.
Dalam penerbitannya, lanjut Hamidi, SBN dijamin undang-undang menjadi pilihan investasi terbaik di tengah tekanan pasar keuangan dan ekonomi.
Selain itu, SBN juga merupakan instrumen yang cukup likuid dan dapat dengan mudah dijualbelikan di pasar sekunder tanpa mempengaruhinya secara berarti.
SBN juga menjadi salah satu instrumen yang digunakan Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas moneter. Ia menyebutkan, kepemilikan SBN domestik didominasi oleh perbankan, diikuti BI, lembaga asuransi dan dana pensiun, serta investor asing dalam komposisi yang relatif kecil.
"Pasar SBN yang likuid itu akan mendukung peningkatan efisiensi pengelolaan utang dalam jangka panjang," katanya.
Baca juga: Minat lelang SUN naik signifikan menjelang pertemuan kebijakan The Fed
Baca juga: Kemenkeu gaet generasi Z jadi investor SBN
Pewarta: Aloysius Lewokeda
Editor: Citro Atmoko
Copyright © ANTARA 2023
