Beijing (ANTARA) - Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Mao Ning menyebut China mendukung resolusi pertama Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) soal Gaza yang menyerukan jeda dan koridor kemanusiaan.

"Ini adalah resolusi DK PBB pertama mengenai masalah Palestina-Israel sejak konflik ini pecah pada 7 Oktober. China memberikan suara mendukung resolusi tersebut," kata Mao Ning saat menyampaikan keterangan rutin kepada media di Beijing, China pada Kamis.

Resolusi 2712 DK PBB yang dikeluarkan pada 15 November 2023 tersebut menyerukan jeda dan koridor kemanusiaan yang mendesak dan diperpanjang di seluruh Jalur Gaza "selama beberapa hari" untuk memungkinkan akses kemanusiaan secara penuh, cepat, aman, dan tanpa hambatan.

"Resolusi tersebut berfokus pada keprihatinan kemanusiaan dan menggarisbawahi perlindungan anak-anak, serta menyerukan jeda kemanusiaan yang mendesak dan diperpanjang di seluruh Jalur Gaza selama beberapa hari untuk memfasilitasi pengiriman barang dan jasa dan untuk memungkinkan upaya penyelamatan yang mendesak," tambah Mao Ning.

Selain itu, DK PBB menyerukan untuk kemungkinan upaya penyelamatan dan pemulihan yang mendesak, termasuk untuk anak-anak yang hilang di balik bangunan yang rusak dan hancur, dan juga evakuasi medis terhadap anak-anak yang sakit atau terluka serta pengasuh mereka.

"China mendukung semua upaya yang bertujuan untuk mendorong gencatan senjata dan memulihkan perdamaian, serta menyambut baik inisiatif apa pun yang membantu melindungi warga sipil dan meringankan krisis kemanusiaan," ungkap Mao Ning.

Sebagai presiden Dewan Keamanan PBB pada November, menurut Mao Ning, China secara aktif mendorong tindakan yang penting dan bertanggung jawab di DK PBB.

"China berharap untuk melihat realisasi segera jeda kemanusiaan yang diperpanjang, dan tidak ada serangan selama beberapa hari ke depan untuk memungkinkan akses kemanusiaan penuh bagi badan-badan kemanusiaan PBB dan organisasi kemanusiaan lainnya," tambah Mao Ning.

Baca juga: China dukung resolusi KTT Luar Biasa OKI soal Gaza

Resolusi tersebut mendapat dukungan 12 dari 15 anggota dewan. Inggris, Rusia, dan Amerika Serikat memilih abstain.

Namun, Kementerian Luar Negeri Israel langsung menyatakan menolak resolusi tersebut karena tidak mengutuk Hamas atas serangan yang dilancarkan kelompok itu terhadap Israel pada 7 Oktober 2023.

Terkait dengan pertemuan Presiden Xi Jinping dan Presiden Joe Biden di San Fransisco pada Rabu (15/11) yang juga menyinggung isu Palestina dan Israel, Mao Ning mengatakan kedua pemimpin memang bertukar pandangan mengenai isu-isu internasional dan regional yang menjadi kepentingan bersama.

"China konsisten dalam setiap kesempatan mengatakan bahwa kami selalu berpihak pada kesetaraan dan keadilan, dan bekerja secara aktif untuk gencatan senjata, penghentian permusuhan, perlindungan warga sipil, dan mencegah eskalasi konflik," ungkap Mao Ning.

Kantor media pemerintah di Gaza pada Rabu mengumumkan bahwa jumlah korban tewas akibat serangan udara Israel di Jalur Gaza sejak 7 Oktober telah meningkat menjadi 11.500, termasuk 4.710 anak-anak dan 3.160 perempuan.

Selain itu, 22 personel pertahanan sipil dan 51 jurnalis juga tewas, sementara yang terluka mencapai 29.800 orang, dengan sekitar 70 persen di antaranya adalah perempuan dan anak-anak.

Ribuan bangunan, termasuk rumah sakit, masjid, dan gereja, juga rusak atau hancur akibat serangan udara dan darat yang tiada henti dari Israel terhadap wilayah kantong yang terkepung tersebut itu.

Baca juga: DK PBB adopsi resolusi serukan jeda dan koridor kemanusiaan di Gaza

Baca juga: Israel tolak resolusi PBB untuk perpanjang jeda kemanusiaan di Gaza

Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Yuni Arisandy Sinaga
Copyright © ANTARA 2023