KKP sebut pengawasan PIT di Arafura-Timor akan lebih ketat

Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Antam Novambar menyebut pengawasan implementasi penangkapan ikan terukur (PIT) berbasis kuota khususnya di WPPNRI 718 yang meliputi perairan Laut Aru, Laut Arafuru, dan Laut Timor bagian Timur, akan lebih ketat.

 

“Memang harus lebih ketat. Kita sangat memahami pentingnya kawasan ini, makanya dari mulai pengawasan, pengelolaan, sangat ketat nantinya. Ini tempat pemijahan juga,” kata Antam ditemui di sela The 5th Regional Steering Committee Meeting ATSEA-2 Project yang digelar di Jakarta, Selasa.

 

WPPNRI 718 punya peran strategis bagi Indonesia karena berbatasan langsung dengan tiga negara tetangga, yaitu Australia di selatan, Timor Leste di barat, dan Papua Nugini di timur.

 

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) KKP I Nyoman Radiarta mengungkapkan karena posisinya yang strategis itulah, maka akan ada semacam konsorsium pengelolaan kawasan dari empat negara.

 

“Ada semacam konsorsium empat negara dalam mengelola kawasan khususnya untuk Laut Arafura dan Timor,” katanya.

 

Menurut Nyoman Radiarta, Indonesia tidak bisa bergerak sendiri mengawasi wilayah perairan tersebut. Dibutuhkan kerja sama yang komprehensif dengan negara-negara tetangga untuk melakukan pengawasan dan pengelolaan wilayah perairan tersebut.

 

Di sisi lain, Indonesia, Australia, Timor Leste dan Papua Nugini juga telah menginisiasi kolaborasi lewat Program Arafura and Timor Seas Ecosystem Action Phase II (ATSEA-2) sejak 2019 lalu.

 

ATSEA-2 telah memainkan peran penting dalam mendukung tata kelola kelautan dan perikanan. Selaras dengan Program Aksi Strategis (Strategic Action Programme/SAP) Regional dan Nasional ATS, program ini mengatasi isu lintas batas.

 

ATSEA-2 adalah fase kedua dari program yang didanai oleh Global Environment Facility (GEF), dikelola dan dieksekusi di bawah United Nations Development Programme (UNDP). Adapun Partnerships in Environmental Management for the Seas of East Asia (PEMSEA) Resource Facility (PRF) adalah organisasi pelaksana.

​​​​Dalam forum ATSEA, para pemangku kepentingan juga membahas upaya-upaya konkret kolaborasi untuk mendukung tata kelola di wilayah perairan Laut Arafura dan Timor dengan prinsip berkelanjutan.

 

Nyoman menilai forum ATSEA juga akan memperkuat pengawasan tidak hanya melalui teknologi tetapi juga pelibatan masyarakat dalam aktivitas yang melanggar upaya pelestarian alam.

 

“Salah satunya lewat forum ini, nanti akan ditandatangani di Ministerial Meeting soal komitmen tersebut pada 2024,” kata Nyoman.