"Segala kepastian itu (capres-cawapres) memang masih `mentah` dan belum pasti sampai ada kepastian hasil Pemilihan Umum Legislatif 2014. Jika Allah menghendaki maka saya bisa memberi jawaban iya," kata Suryadharma di Hotel Atlet Century, Jakarta, Rabu.
Nama Jokowi kerap menjadi figur yang dinomorsatukan dan memiliki tingkat elektabilitas tinggi oleh sejumlah lembaga survei.
Meski begitu, PDI Perjuangan belum nampak memberi lampu hijau kepada Jokowi terlebih mantan Wali Kota Surakarta tersebut belum menyatakan kesediaannya karena masih ingin fokus menunaikan tugasnya sebagai Kepala Daerah Jakarta.
"Mengingat banyak waktu tersisa untuk kader bekerja hingga Pileg 2014, kami masih bisa memikirkan sejumlah pilihan koalisi dan bersifat terbuka. Itu artinya partai mana saja bisa menjadi koalisi kami entah itu Demokrat, Golkar, Gerindra atau partai lainnya," kata dia.
Segala kemungkinan bisa terjadi karena saat ini segala kepastian dukungan PPP dan arah koalisinya akan diketahui setelah Pileg 2014.
"Semua kemungkinan bisa terjadi dan sekarang kami belum menentukan mendukung atau berkoalisi dengan siapa. Segala hal kondisinya masih sangat mentah dan bisa berubah-ubah," katanya.
Sementara itu, PPP merasa tidak berhak menghakimi Partai Keadilan Sejahtera yang menolak keputusan pemeritah dalam menaikkan harga BBM bersubsidi meski partai berlambang kabah itu satu koalisi dengan PKS.
"Meski PPP satu koalisi dengan PKS di pemerintah, kami tidak akan mencampuri wewenang prerogatif Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mempertahankan atau mencopot partai itu dari koalisi termasuk pencoretan sejumlah menterinya," kata Suryadharma. (A061/T007)
Pewarta: Anom Prihantoro
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2013
