Hal ini disampaikan Mendagri saat menghadiri peringatan Hari Otsus ke-22 dan juga satu tahun hadirnya DOB Papua Barat Daya di Sorong, Rabu.
"Jika tidak ada orang yang bisa diandalkan untuk menduduki jabatan itu maka dimungkinkan saya akan kirim orang dari pusat," kata Mendagri Tito Karnavian.
Berkaitan dengan itu, dia akan melakukan koordinasi dengan Penjabat Gubernur Papua Barat Daya, Muhammad Musa'ad tentang sosok yang bisa diandalkan dari provinsi ke-38 ini untuk menduduki jabatan Pj Bupati Sorong.
"Jadi saya akan berkoordinasi dengan Gubernur dulu, kalau memang ada orang yang dijagokan maka kita pakai itu," tegas Mendagri.
Mendagri menyebutkan bahwa pribadi yang dimaksud adalah orang yang mampu menggunakan anggaran untuk kepentingan masyarakat dan tidak tergiur untuk melakukan tindak korupsi.
"Soal status Yan Piet sebagai ASN, kita masih menunggu proses, jika terbukti maka akan segera kita berhentikan secara tidak hormat," ungkap Mendagri.
Sebelumnya, Senin (12/11) dinihari, penyidik KPK melakukan OTT terhadap YPM di kediamannya bersamaan dengan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sorong Efer Segidifat (ES), sekretaris BPKAD Kabupaten Sorong, dan dua oknum pegawai BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat.
Penyidik KPK telah menahan dan menetapkan enam orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi suap pengondisian temuan pemeriksaan keuangan di Pemerintah Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya.
"Untuk kepentingan penyidikan, penyidik melakukan penahanan para tersangka untuk 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 14 November 2023 sampai dengan 3 Desember 2023 di Rutan KPK," kata Ketua KPK Firli Bahuri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa.
Enam tersangka tersebut ialah Penjabat Bupati Sorong Yan Piet Mosso (YPM), Kepala BPKAD Kabupaten Sorong Efer Segidifat (ES), Staf BPKAD Kabupaten Sorong Maniel Syatfle (MS), Kepala Perwakilan BPK Provinsi Papua Barat Patrice Lumumba Sihombing (PLS), Kasubaud BPK Provinsi Papua Barat Abu Hanifa (AB), dan Ketua Tim Pemeriksa David Patasaung (DP).
Baca juga: Mendagri minta pemda di Aceh percepat penandatanganan NPHD pilkada
Baca juga: Pemkab Banyuwangi sabet tiga penghargaan pelayanan publik
Pewarta: Yuvensius Lasa Banafanu
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2023
