Direktur Jenderal Departemen Timur Tengah dan Eropa Badan Kerja Sama Internasional Jepang (JICA), Hideki Matsunaga, mengatakan meskipun kekuatan regional seperti Qatar dan Mesir memainkan peran penting dalam proses negosiasi, komunitas global juga harus mengambil tindakan dan berkontribusi terhadap solusi jangka panjang untuk konflik Palestina-Israel.
Menurut Matsunaga, harus ada para pemangku kepentingan non-konvensional di luar Timur Tengah maupun Dunia Arab, seperti Indonesia, Malaysia dan negara-negara Asia Timur terlibat dalam proses tersebut.
“Kita benar-benar harus mencari pemimpin internasional yang mau terlibat dalam hal ini, seperti peran mediasi,” katanya dalam diskusi yang diselenggarakan FPCI melalui YouTube.
Matsunaga mengatakan bahwa sebelumnya pernah ada Konferensi Negara-negara Asia Timur untuk Pembangunan Palestina (CEAPAD), yang merupakan sebuah inisiatif untuk melibatkan para pemangku kepentingan di Asia Timur dalam proses mediasi. Namun, forum tersebut sudah tidak aktif lagi seperti sedia kala.
CEAPAD adalah forum multilateral yang bertujuan mempromosikan kerja sama pembangunan antara negara-negara Asia Timur dan Palestina. Konferensi ini diprakarsai oleh pemerintah Jepang pada 2012 dan telah diadakan beberapa kali, termasuk di Tokyo, Jakarta, Thailand, dan terakhir kali di Ramallah pada 2019.
Beberapa negara yang berpartisipasi dalam CEAPAD adalah Jepang, Palestina, China, Korea Selatan, Indonesia, Malaysia, Brunei, Thailand, Vietnam, Filipina, Singapura, Laos, Kamboja.
Pendapat serupa disampaikan Amry Hamzawy, Direktur Program Timur Tengah di lembaga pemikir independen Carnegie Endowment for International Peace.
Hamzawy menekankan pentingnya negara-negara mayoritas penduduk Muslim, termasuk Indonesia, Malaysia, dan negara-negara lain di luar Timur Tengah untuk memberikan dukungan yang lebih luas terhadap rekonsiliasi nasional di Palestina dan mewujudkan solusi dua negara.
Rekonsiliasi nasional di Palestina adalah upaya untuk menyatukan berbagai faksi politik dan kelompok masyarakat di Palestina, yang telah terpecah selama bertahun-tahun. Rekonsiliasi ini dipandang sebagai prasyarat penting untuk mewujudkan solusi dua negara antara Palestina dan Israel.
Hamzawy menuturkan bahwa rekonsiliasi nasional di Palestina belum membuahkan hasil yang signifikan karena beberapa faktor, salah satunya perbedaan ideologi dan pandangan politik yang cukup tajam antara berbagai faksi politik, terutama Fatah dan Hamas.
“Penting untuk mendapatkan dukungan umat Islam yang lebih luas lagi terhadap rekonsiliasi nasional dan menjadikan solusi dua negara sebagai komponen kunci dari apa yang kita --sebagai umat Islam-- cari,” katanya.
Solusi dua negara merupakan solusi yang disepakati oleh mayoritas negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. Solusi ini menawarkan dua negara berdaulat, yaitu Israel dan Palestina, yang hidup berdampingan secara damai.
Baca juga: Hizbullah, Hamas bertemu usai kesepakatan jeda kemanusiaan di Gaza
Baca juga: Qatar harap jeda kemanusiaan di Gaza ciptakan perundingan damai
Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Arie Novarina
Copyright © ANTARA 2023
