Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman kembali menggenjot Upaya Khusus (Upsus) peningkatan produksi padi dan jagung 2023-2024 guna meningkatkan produksi dan stok dalam negeri, bahkan menekan impor hingga Indonesia meraih kembali swasembada.
"Yang pertama kita lakukan percepatan tanam. Harapannya kita menekan impor tahun berikutnya, meningkatkan produksi, menekan impor di tahun berikutnya, sehingga kita turun ke lapangan untuk pastikan semua yang bisa melakukan tanam sekarang kita segera tanam," kata Mentan di Jakarta, Kamis.
Rakor Upsus Peningkatan Produksi Padi dan Jagung Tahun 2023-2024 sendiri digelar di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (22/11). Pemilihan lokasi rakor di Jawa Timur dilakukan karena provinsi tersebut merupakan produsen padi tertinggi nasional melalui inisiasi pertanian presisi, intensifikasi, dan optimalisasi lahan.
Amran pun meminta kepada daerah dan kepala dinas provinsi dan kabupaten untuk segera melakukan percepatan pada lahan-lahan yang saat ini tersedia airnya. Kementerian Pertanian (Kementan) tentunya mendukung dengan memberikan bantuan bibit, pupuk, mekanisasi pertanian, Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang menjadi modal petani dan pendampingan penyuluhan.
"Untuk menghindari terjadinya kekurangan pangan tahun depan, kita tingkatkan produksi dan dalam dua tahun kemudian, mudah-mudahan bisa impornya kecil. Lalu tahun berikutnya semoga kita bisa swasembada kembali seperti tahun 2017, 2019, 2020," tuturnya.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementan Suwandi pada tahun 2023 pihaknya menargetkan produksi beras sebesar 32 juta ton dan produksi jagung sebanyak 16 juta ton. Sementara di tahun 2024, produksi beras ditargetkan 34 juta ton dan jagung 18 juta ton.
Untuk mencapai target ini, lanjutnya, Kementan mengalokasikan bantuan Program Upsus akselerasi produksi tahun 2024 untuk padi 2 juta hektare dan jagung sebesar 2,1 juta hektare. Di Provinsi Jatim, untuk padi sebesar 335 ribu hektare dan jagung 171 ribu hektare.
Program Upsus peningkatan produksi padi di antaranya dilakukan melalui mekanisasi percepatan tanam, penggunaan benih unggul, meningkatkan penggunaan pupuk non subsidi atau hayati dan memperbaiki pengelolaan tata kelola air irigasi.
"Selanjutnya dengan meningkatkan bimbingan teknis dan frekuensi penyuluhan, penerapan teknologi budidaya dan integrated farming, penerapan jeda waktu panen ke tanam maksimal 15 hari, mempermudah akses KUR untuk modal dan mekanisasi, menjalin kemitraan dengan off taker," kata Suwandi.
Anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatika mendukung terobosan kebijakan-kebijakan dalam situasi darurat seperti ini, diantaranya mempercepat peningkatan produksi yang menyeluruh dengan menggunakan sumberdaya yang dimiliki pemerintah.
Yeka menegaskan akan ikut mendukung agar tidak ada masalah terkait pupuk bersubsidi guna menggenjot produksi.
"Pelayanan pupuk bersubsidi harus dipermudah, petani memiliki keterbatasan. Penebusan pupuk oleh petani, tidak perlu lagi pakai kartu tani atau aplikasi yang sebetulnya tidak bisa digunakan di lapangan membuat petani ribet, penebusan dikembalikan ke kelompok. Kami yakin dengan ditambah anggaran yang memadai, produksi dapat ditingkatkan," kata Yeka.
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR RI Guntur Sasono mengapresiasi upaya Mentan Amran dalam mengakselerasi daerah untuk meningkatkan produksi padi dan jagung di tengah ancaman El Nino.
Menurut dia, upaya ini sangat tepat mengingat kondisi pangan dunia khususnya Indonesia mengkhawatirkan karena dampak El Nino, sehingga harus dilakukan gerakan percepatan agar produksi dalam negeri tersedia aman.
"Semoga El Nino tidak berkepanjangan dan cadangan pangan tidak bermasalah karena beberapa negara membatasi ekspornya. Kita tahu ketahanan pangan itu penting untuk ketahanan negara," ungkapnya.
Pewarta: Ade irma Junida
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2023
