Pemenuhan kompetensi dan pemerataan jumlah serta kesejahteraan guru harus menjadi perhatian, kata perempuan yang akrab disapa Rerie itu dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.
"Tema Hari Guru tahun ini 'Bergerak Bersama Rayakan Merdeka Belajar' harus dimaknai secara mendalam. Apakah kita siap dengan kecepatan perkembangan dunia pendidikan global dengan setumpuk pekerjaan rumah yang ada?" kata Lestari dalam diskusi "Problematika Guru dalam Pendidikan Berkualitas dan Inklusif" yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12 secara daring, Rabu (22/11).
Menurut Lestari, upaya mewujudkan kolaborasi antarpemangku kepentingan di sektor pendidikan harus ditempatkan dalam koridor perkembangan pendidikan global, dengan merealisasikan pendidikan berkualitas dan inklusif.
Baca juga: Ketua PGRI tegaskan organisasinya tetap solid di tengah isu perpecahan
Sementara itu, Global Education Monitoring Report UNESCO 2023 mencatat sasaran implementasi teknologi dalam pendidikan di seluruh dunia diterapkan melalui pertimbangan relevansi, kesetaraan, skalabilitas, dan keberlanjutan proses belajar.
Padahal, lanjut Lestari, berdasarkan jumlah dan persebaran guru serta tenaga pengajar di tanah air, terdapat ketimpangan yang cukup signifikan.
Saat ini, ungkap anggota Komisi X DPR RI itu, jika dievaluasi sesuai prasyarat kualitas pengajar, terdapat tiga keahlian penting yang harus dimiliki, yakni kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogis, serta kompetensi sosial.
Berdasarkan kondisi tersebut, pendidikan berkualitas dan inklusif mesti ditunjang dengan kemampuan negara memberikan jaminan kesejahteraan dan perlindungan sehingga persoalan kompetensi guru maupun tuntutan lainnya dapat segera diatasi.
Baca juga: Guru besar UI kaji peran desentralisasi fiskal bagi pembangunan daerah
Sementara itu, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Nunuk Suryani mengungkapkan sejatinya arah kebijakan program guru dan tenaga kependidikan merupakan bagian dari program prioritas nasional.
Menurut Nunuk, Pemerintah sudah berupaya melakukan percepatan peningkatan kualitas guru melalui pengangkatan guru honorer menjadi aparatur sipil negara (ASN) pegawai dengan perjanjian kerja (PPPK) dan sejumlah program sertifikasi pendidik bagi para guru.
Jumlah guru saat ini, ungkap Nunuk, tercatat 2,8 juta orang dengan 1,5 juta guru di antaranya berstatus ASN.
Hingga tahun 2023, lanjutnya, terjadi penambahan sekitar 800 ribuan guru berstatus ASN PPPK. Pada tahun 2024, kata Nunuk, diperkirakan ada tambahan sekitar 300 ribuan guru P3K.
"Ini capaian yang menggembirakan," tambahnya.
Baca juga: Pemkab Bandung alokasikan Rp109 miliar untuk insentif guru mengaji
Sedangkan, lanjut Nunuk, dari jumlah guru yang ada, saat ini tercatat 1,2 juta guru yang sudah sertifikasi.
Nunuk mengungkapkan Kemendikbudristek saat ini sedang merancang desain untuk mengakselerasi sertifikasi melalui program sertifikasi untuk 100.000 guru setiap tahun.
Dengan proses itu, pada tahun 2028 diperkirakan ada tambahan sekitar 1,6 juta guru bersertifikat.
Diakui Nunuk, saat ini sudah sekitar 80 persen institusi pendidikan menerapkan Kurikulum Merdeka dengan mengunduh Program Merdeka Belajar. Terjadi budaya belajar baru pada guru, sehingga sudah mandiri lewat pemanfaatan sejumlah platform tersebut.
Untuk memenuhi kebutuhan pendidikan inklusif, saat ini tercatat baru 4.721 guru pendidik khusus yang memiliki sertifikat.
Baca juga: Komisi E DPRD DKI minta Disdik evaluasi gaji guru agama honorer
Pewarta: Hendri Sukma Indrawan
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2023
