APBN akan terus menjadi tools atau instrumen yang akan menjaga perekonomian dan masyarakat kita dengan postur APBN 2024 yang tetap dijaga untuk mendukung perekonomian kita dan juga sekaligus untuk menjaga stabilisasi,Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 digunakan sebagai instrumen untuk menjaga pertumbuhan dan stabilisasi ekonomi.
"APBN akan terus menjadi tools atau instrumen yang akan menjaga perekonomian dan masyarakat kita dengan postur APBN 2024 yang tetap dijaga untuk mendukung perekonomian kita dan juga sekaligus untuk menjaga stabilisasi," kata Menkeu Sri Mulyani di Jakarta, Kamis.
Dalam acara Hajatan Politik dan Arah Ekonomi Bisnis 2024, Sri Mulyani menuturkan APBN 2024 juga menjadi instrumen untuk meneruskan berbagai reformasi untuk membangun fondasi lebih kuat bagi ekonomi ke depan.
Baca juga: Menkeu: APBN-APBD perlu disinergikan guna maksimalkan peran keduanya
Menkeu mengatakan, APBN 2024 difokuskan pada area yang merupakan fondasi penting bagi perekonomian Indonesia, yakni kesehatan, ketahanan pangan, infrastruktur, pendidikan, perlindungan sosial, ketahanan energi, serta hukum, pertahanan, dan keamanan.
Dalam postur APBN 2024, agenda kesehatan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp186,4 triliun, pendidikan Rp660,8 triliun, perlindungan sosial Rp493,5 triliun, ketahanan pangan Rp108,8 triliun, ketahanan energi Rp444,2 triliun, infrastruktur Rp422,7 triliun, serta agenda di bidang hukum, pertahanan dan keamanan sebesar Rp324,1 triliun.
Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan momentum pemulihan ekonomi, pemerintah juga melakukan sejumlah upaya, di antaranya dalam merespons situasi seperti El Nino dan meningkatnya harga pangan, pemerintah menggunakan instrumen yang sudah ada seperti menambah bantuan langsung tunai (BLT) dan memberikan bantuan beras bagi masyarakat.
Selain itu, sektor properti masih perlu untuk dipacu sehingga pemerintah memberikan dukungan bagi pembelian rumah komersial di bawah Rp2 miliar dengan menanggung seluruh pajak pertambahan nilainya hingga Juni 2024 dan 50 persen pajaknya sampai dengan akhir 2024.
Baca juga: Kemenkeu RI : APBN juga berperan dalam misi perdamaian global
Pemerintah juga memberikan dukungan bagi perumahan terutama untuk masyarakat berpendapatan rendah dengan memberikan bantuan biaya administrasi yang selama ini diidentifikasi sebagai salah satu kendala bagi masyarakat untuk membeli melalui kredit.
"Ini adalah langkah-langkah yang kita lakukan masih di dalam konteks pelaksanaan APBN baik 2023 dan 2024. Tentu tujuannya agar ekonomi bisa terus terjaga stabilitasnya dan membentuk pertumbuhan ekonomi tidak mengalami pelemahan," ujar Menkeu Sri Mulyani.
Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2023
