Kami mengandalkan kantor regional, ada 35 kantor-kantor OJK....Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) salah satunya akan mengandalkan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) sebagai upaya menjangkau masyarakat untuk mencapai target inklusi keuangan sebesar 90 persen pada tahun 2024 mendatang.
Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK Aman Santosa mengatakan, saat ini OJK telah memiliki sebanyak 519 TPAKD yang tersebar di berbagai provinsi maupun kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
"Ketuanya adalah pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota, mereka tentunya memiliki jaringan sampai kecamatan dan desa, yang jumlahnya ada 83.000 desa di seluruh Indonesia,” ujar Aman dalam diskusi bertajuk “Mengenal Lebih Jauh Pengaturan UU P2SK dalam Rangka Penguatan Literasi, Inklusi, dan Perlindungan Konsumen”, di Jakarta, Kamis.
Aman mengatakan sejumlah TPAKD itu akan digunakan sebagai jaringan untuk menjangkau seluruh masyarakat hingga ke wilayah administrasi terkecil, yaitu pedesaan.
“Konkretnya, kalau kita bisa mengedukasi seluruh lurah yang ada di Indonesia, seluruh kepala desa (kades) yang ada di Indonesia. Maka, harapannya mereka akan bisa mengedukasi ke masyarakat di sekitarnya,” ujar Aman.
Selain itu, OJK juga akan memaksimalkan kantor regional mereka di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk menjangkau masyarakat yang berada di daerah- daerah.
“Kami mengandalkan kantor regional, ada 35 kantor-kantor OJK, baik level provinsi maupun kota besar yang ada di sekitarnya,” ujar Aman.
Lebih lanjut, ia menyebut OJK telah mengaplikasikan beberapa generic model, di antaranya seperti desa inklusif untuk ekosistem keuangan yang inklusif di pedesaan.
"OJK juga memiliki program kredit/ pembiayaan melawan rentenir dengan proses cepat, mudah, dan berbiaya rendah, untuk mengurangi ketergantungan/ pengaruh entitas kredit informal/ ilegal," ujar Aman.
Selain itu, OJK juga memiliki Program Satu Rekening Satu Pelajar atau KEJAR, yaitu program intervensi khusus bagi kelompok pelajar untuk mempercepat peningkatan inklusi keuangan di Indonesia melalui kepemilikan rekening pada lembaga keuangan formal
“Pada intinya program bisnis matching antara pelaku Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dengan masyarakat, kita pertemukan. Kita punya pilot project di 35 kota, di tahun 2024 akan kita replikasi di desa-desa sekitarnya,” ujar Aman.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menargetkan indeks inklusi keuangan nasional dapat mencapai 90 persen pada tahun 2024 mendatang, yang mana pada 2022 indeks inklusi keuangan nasional telah tercatat sebesar 85,10 persen.
Baca juga: LPPI: Perlindungan konsumen perlu jadi prioritas utama bagi PUJK
Baca juga: OJK : Perlindungan berperan krusial tingkatkan kepercayaan konsumen
Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2023
