Tahun politik justru harus menjadi momentum untuk menginjak 'pedal gas' dalam mengejar target pembangunan, bukan malah menginjak 'pedal rem' karena takut dengan suara noise di ruang publik, atau malah cari aman dengan gigi netralJakarta (ANTARA) - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan tahun politik harus menjadi momentum pemerintah untuk menginjak "pedal gas" mengejar target-target pembangunan.
"Tahun politik justru harus menjadi momentum untuk menginjak 'pedal gas' dalam mengejar target pembangunan, bukan malah menginjak 'pedal rem' karena takut dengan suara noise di ruang publik, atau malah cari aman dengan gigi netral," kata Moeldoko.
Demikian disampaikan Moeldoko saat menjadi pembicara pada Forum Rutin Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) di Hotel Pullman Jakarta, Kamis, sebagaimana siaran pers yang diterima.
Forum Rutin Bakohumas merupakan program Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang diikuti oleh pelaku humas kementerian/lembaga. Forum Bakohumas kali ini mengusung tema “Strategi Komunikasi dalam Mewujudkan Profesionalitas Humas Pemerintah”.
Moeldoko mengatakan pemerintah harus bisa menjaga kepercayaan publik agar target-target pembangunan tercapai. Untuk itu, kata dia, komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat harus dibangun dengan baik sebab komunikasi yang baik akan membangun kepercayaan dan menggerakkan publik.
Panglima TNI 2013-2015 ini mengakui tidak mudah untuk membangun jembatan komunikasi di tengah-tengah situasi politik saat ini yang telah menimbulkan kegamangan di masyarakat yang berbeda pilihan.
Jika kondisi tersebut dibiarkan, kata Moeldoko, bisa berdampak pada berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
“Padahal trust ini fondasi kita untuk melayani publik,” ujarnya.
Lebih lanjut, Moeldoko menilai munculnya kegamangan di masyarakat di tahun politik menjadi tantangan bagi pelaku kehumasan pemerintah untuk mampu membangun jembatan komunikasi yang profesional dan netral. Ia pun menyampaikan empat langkah strategis yang bisa dilakukan oleh pelaku kehumasan.
Pertama, pelaku kehumasan harus bisa mengajak semua pihak memiliki perspektif jangka panjang, yakni visi Indonesia Maju, agar masyarakat tidak terjebak dalam keriuhan menjelang Pilpres 2024.
Kedua, mengingatkan kembali kiblat-kiblat nilai bangsa, seperti nasionalisme, serta mengharai perbedaan dan kemanusiaan.
Ketiga, menggaungkan capaian kerja pemerintah dan pembangunan.
Keempat, mengingatkan kembali tantangan eksternal yang sedang dan akan dihadapi Indonesia sehingga membutuhkan estafet kepemimpinan.
“Sampaikan pesan itu dengan simpatik tidak defensif. Ingat ruang publik resah jadi penyampaian yang simpatik sangat diperlukan,” jelasnya.
Pada kesempatan itu, Moeldoko juga berpesan agar pelaku kehumasan yang berlatar belakang ASN tetap menjaga netralitasnya meski memiliki preferensi politik. Sikap netral tersebut diwujudkan dengan tidak membeda-bedakan dalam memberikan pelayanan publik.
“Saya paham anda sebagai pribadi punya preferensi politik, punya calon favorit. Biarkan itu tersimpan sampai di bilik suara nanti. Tapi dalam melayani publik anda wajib imparsial,” kata Moeldoko.
Baca juga: Moeldoko yakini netralitas ASN dan TNI/Polri pada Pemilu 2024
Baca juga: Moeldoko: Pengembangan desa digital suatu keharusan
Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2023
