Saat ini sedang menunggu rekomendasi Kementerian Kelautan dan Perikanan, persyaratan lain sudah siap semuaBanda Aceh (ANTARA) - Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menyebutkan koperasi nelayan di Aceh mendapatkan bantuan satu unit stasiun pengisian bahan bakar umum nelayan (SPBUN) dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KemenKopUKM) melalui Program Solar untuk Koperasi (Solusi) Nelayan.
“SPBUN ini mau dibangun di Bakongan Timur, Kabupaten Aceh Selatan. Saat ini sedang menunggu rekomendasi Kementerian Kelautan dan Perikanan, persyaratan lain sudah siap semua,” kata Ketua KNTI Aceh Azwar Anas di Banda Aceh, Kamis.
Program Solusi bertujuan untuk memudahkan nelayan melalui SPBUN sebagai upaya memenuhi ketersediaan dan aksesibilitas terhadap bahan bakar minyak (BBM) atau produk lainnya kebutuhan nelayan.
Sebelumnya, pada Agustus 2023, KemenKopUKM juga telah membangun satu unit SPBUN untuk koperasi nelayan Aceh di Teupin Gaki Tuan, Gampong Mon Ikeun, Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar. Saat itu, diresmikan langsung oleh Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki.
Azawr berharap pemerintah terus peduli dengan kondisi nelayan yang saat ini memiliki permasalahan yang kompleks, seperti perubahan iklim, kerusakan lingkungan laut hingga akses BBM.
Dalam hal ini, KNTI juga mengharapkan pemerintah bisa membangun SPBUN secara merata di wilayah Aceh, dan Indonesia secara keseluruhan agar nelayan tidak lagi kesulitan dalam mendapatkan BBM.
Baca juga: Pemprov minta KKP memantau 40 nelayan Aceh tertangkap di Thailand
Baca juga: Pertamina tambah kuota BBM nelayan di Aceh Barat jadi 176 kl/bulan
Menurutnya, jumlah nelayan di Aceh sekitar 30 ribu orang. Saat ini jumlah SPBUN di provinsi paling barat Indonesia itu tidak sampai 10 unit, dan umumnya dimiliki pihak swasta.
“Minimal ada satu SPBUN di setiap kecamatan, pemukiman nelayan, ini dapat memberikan akses mudah bagi nelayan sehingga nelayan tidak lagi sulit dalam mendapatkan BBM untuk melaut dalam mencari ikan,” ujarnya.
Ia menambahkan setiap SPBUN di Aceh mendapat alokasi BBM bersubsidi mulai 8-16 ton. Kuota BBM bersubsidi bagi untuk nelayan sesuai dengan yang tertera dalam surat rekomendasi masing-masing nelayan dari DKP kabupaten/kota.
“Apabila sehari-hari nelayan melaut 5-7 mil, maka mendapat kuota 35 liter per hari. Kalau biasanya kebiasaan mereka menangkap ikan tuna pergi melewati 12 mil atau 12 mil ke atas maka diberikan kuota 70 liter per hari,” ujarnya.
Azwar mengatakan nelayan tidak terkendala dengan akses BBM. Hanya saja sistem pengambilan BBM menyulitkan nelayan.
Saat ini, kata dia, nelayan tidak bisa lagi mengambil BBM dengan cara mewakili pada orang lain. Setiap nelayan harus datang sendiri ke SPBUN, merekam foto dalam sebuah aplikasi yang telah disiapkan, baru kemudian bisa mengambil BBM.
Sebelumnya, syarat itu tidak ada. Nelayan yang telah memegang rekomendasi dari DKP kabupaten/kota, dapat mewakilkan kepada orang lain untuk mengambil BBM.
“Misalnya boleh diwakili kepada Toke bangku, atau tengkulak ataupun seseorang yang punya becak, jadi waktu pengambilan itu tinggal tunjukkan surat rekomendasi saja. Kalau sekarang tidak bisa lagi,” ujarnya.
Baca juga: DKP pastikan nelayan Aceh tertangkap di Thailand dalam pantauan KJRI
Baca juga: KNTI minta pemerintah memperbanyak SPBUN guna mudahkan nelayan Aceh
Pewarta: Khalis Surry
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2023
