"Dari 38 provinsi, Provinsi Kepri yang pertama, baik dari tingkat provinsi, dua kota dan lima kabupaten, semua sudah menandatangani naskah perjanjian hibah daerah dengan KPU (Komisi Pemilihan Umum) Daerah dan Bawaslu Daerah. 40 persen untuk tahun ini dan 60 persen tahun depan, jadi tinggal realisasinya," kata Menteri Tito saat kunjungannya ke Batam Kepulauan Riau, Jumat.
Selanjutnya, kata Tito, Kepri hanya tinggal menambahkan realisasi dari aparat keamanan, yakni TNI dan Polri. Tujuannya agar meyakinkan pilkada berjalan dengan aman.
Dia menyebutkan berdasarkan data dari seluruh Indonesia yang dia terima, belum sampai separuh dari 552 pemerintah daerah yang ada di Indonesia (38 provinsi, 98 kota dan 416 kabupaten) yang sudah menandatangani naskah perjanjian hibah daerah kepada KPU daerah dan Bawaslu Daerah.
Baca juga: Pemkab Bangka Barat salurkan dana hibah ke Bawaslu Rp2,6 miliar
Baca juga: Ridwan Kamil ungkap dapat dua surat tugas maju Pilkada 2024
Baca juga: Pemkab Bangka Barat salurkan dana hibah ke Bawaslu Rp2,6 miliar
Baca juga: Ridwan Kamil ungkap dapat dua surat tugas maju Pilkada 2024
"Karena itulah, KPU Pusat dan Bawaslu Pusat meminta kepada saya untuk memberikan penekanan dan dorongan kepada pemda untuk segera pada November ini, menandatangani perjanjian hibah," kata dia.
Untuk itu, pihaknya terus melakukan komunikasi dengan seluruh pimpinan daerah baik itu melalui kunjungan langsung, maupun secara virtual.
"Kepri ini adalah yang kelima saya kunjungi setelah Aceh, Sumatera Utara, Riau dan Jambi. Kalau Wamendagri mungkin sudah lebih dari 10 daerah dari 38 provinsi," katanya.*
Baca juga: Pemkab Sampang hibahkan dana pengamanan Pemilu 2024 Rp6 miliar
Baca juga: Wamendagri minta pemda di Sulawesi segera tandatangani NPHD pilkada
Baca juga: Pemkab Sampang hibahkan dana pengamanan Pemilu 2024 Rp6 miliar
Baca juga: Wamendagri minta pemda di Sulawesi segera tandatangani NPHD pilkada
Pewarta: Ilham Yude Pratama
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2023
