"Sejauh ini, KPK tangkap 11 orang, di antaranya penyelenggara negara dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Timur dan beberapa pihak swasta," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
BBPJN Kaltim merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan jalan nasional di Provinsi Kalimantan Timur.
Ali menambahkan kegiatan tangkap tangan tersebut merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat yang diterima KPK sekitar bulan Mei 2023. OTT tersebut berkaitan dengan dugaan suap dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
"Tangkap tangan ini atas dugaan suap-menyuap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari APBN dan/atau APBD di wilayah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023-2024," paparnya.
Baca juga: Ketua KPK benarkan ada OTT Kamis malam
Sebelas orang yang ditangkap dalam OTT di Kaltim tersebut telah tiba di Jakarta.
Berdasarkan pantauan ANTARA di lapangan, rombongan tersebut tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, pukul 13.47 WIB, dan langsung menuju arah belakang gedung.
"Saat ini para pihak yang ditangkap telah tiba di Jakarta dan sedang dilakukan pemeriksaan tim di Gedung Merah Putih KPK," kata Ali.
Namun demikian, Ali belum bisa membeberkan nama-nama yang ditangkap. Detail lebih lanjut, kata Ali, akan disampaikan setelah pemeriksaan selesai dilakukan.
"Perkembangan akan disampaikan," katanya.
Baca juga: KPK telah peringatkan agar tak ada lagi OTT di Kaltim
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan OTT di Kaltim tersebut dilakukan pada Kamis (23/11) sekitar pukul 13.00 Wita. Dalam OTT tersebut, KPK menangkap 11 orang beserta sejumlah uang dan alat bukti lainnya.
"Ada 11 orang yang kami amankan. Tim KPK mengamankan sejumlah uang dan barang bukti lainnya," kata Ghufron kepada wartawan di Jakarta, Jumat.
Ghufron mengatakan kegiatan tangkap tangan itu menjadi bukti bahwa KPK tetap bekerja memberantas korupsi di tengah hiruk pikuk penetapan tersangka ketua KPK Firli Bahuri oleh Polda Metro Jaya dalam kasus dugaan pemerasan.
"Giat tangkap tangan ini dilakukan di tengah hiruk pikuk peristiwa yang terjadi di KPK. Hal ini menunjukkan bahwa insan KPK tetap bekerja dan KPK masih terdepan dalam memberantas korupsi seperti biasa dan tidak terganggu dengan hiruk pikuk yang terjadi pada KPK tersebut," ujar Ghufron.
Baca juga: Wakil Ketua KPK: Penetapan Firli tersangka tidak pengaruhi kinerja
Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2023
