1. KPK OTT penyelenggara negara di Kalimantan Timur
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap penyelenggara negara di Kalimantan Timur.
Informasi mengenai operasi tangkap tangan tersebut dibenarkan oleh Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri.
"Benar, Kamis (23/11) sekitar pukul 19.45 WIB, KPK telah melakukan tangkap tangan di wilayah Provinsi Kaltim terhadap penyelenggara negara yang diduga sedang melakukan tindak pidana korupsi," kata Ali kepada ANTARA di Jakarta, Jumat.
Silakan klik di sini.
2. Presiden Jokowi tetapkan Nawawi Pomolango sebagai Ketua KPK sementara
Presiden Joko Widodo menetapkan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango sebagai Ketua KPK sementara, menggantikan Firli Bahuri yang diberhentikan sementara karena telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan.
"Presiden Joko Widodo telah menandatangani Keppres Pemberhentian Sementara Ketua KPK Firli Bahuri, sekaligus menetapkan Nawawi Pomolango sebagai Ketua KPK sementara," kata Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana dalam pesan singkat kepada wartawan di Jakarta, Jumat.
Silakan klik di sini.
3. Anwar Usman gugat Ketua MK Suhartoyo ke PTUN Jakarta
Mantan ketua sekaligus hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman menggugat Ketua MK Suhartoyo ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.
Dikutip dari laman resmi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Jakarta, Anwar Usman mendaftarkan gugatannya, Jumat, yang teregistrasi dengan Nomor Perkara 604/G/2023/PTUN.JKT.
"Penggugat Prof. Dr. Anwar Usman, S.H., M.H.; tergugat ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia," demikian dikutip dari laman resmi SIPP PTUN Jakarta, Jumat.
Silakan klik di sini.
4. Kemenkumham: Pemilu harus erat dengan perlindungan HAM
Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia (Dirjen HAM) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Dhahana Putra mengatakan penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) harus menerapkan melindungi HAM.
"Pemilu bukan hanya sebuah proses politik, tetapi juga sebuah mekanisme mendasar yang melalui pemilu terdapat hak asasi manusia," kata Dhahana Putra dalam acara "Bedah HAM: Menakar Implementasi dan Proyeksi HAM dalam Pemilu 2024" di Jakarta, Jumat.
Silakan klik di sini.
5. Polda Riau tahan oknum polisi lakukan KDRT kepada istrinya
Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah Riau melakukan penempatan khusus (patsus) atau penahanan terhadap oknum anggota Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Brigadir RRS yang diduga melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap istrinya.
Kepala Bidang Humas Polda Riau Kombes Pol Hery Murwono saat dikonfirmasi, Jumat, membenarkan hal tersebut.
Brigadir RRS telah dipatsus sejak Rabu (22/11).
"Yang bersangkutan dipatsus sejak 22 November sampai 6 Desember 2023," katanya.
Silakan klik di sini.
Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2023
