Hal ini diungkapkan Muzani saat memaparkan sumber pendapatan partai-nya itu kepada para panelis dalam acara Monitor dan Evaluasi (monev) yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) di kawasan Kemayoran, Jakarta pada Selasa.
"Keuangan bersumber dua, dari APBN dan internal, dari APBN kami harus mempertanggungjawabkan ini ke PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan). Alhamdulillah, kami mendapatkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama dua tahun pertama kali ya sudah diketahui," ucap Muzani.
Ia mengaku Gerindra mendapatkan pendapatan dari APBN cukup besar mencapai Rp17,9 miliar per tahun.
Baca juga: Muzani: Transparansi parpol itu penting karena cetak pemimpin bangsa
Baca juga: Muzani: Transparansi parpol itu penting karena cetak pemimpin bangsa
Sedangkan anggaran dari anggota internal Partai Gerindra yang didapat dari anggota yang termasuk dalam DPR RI hingga DPRD Kabupaten/Kota dan Provinsi yang mencapai hingga Rp98 miliar. Pendapatan itu didapat dari 2.250 kader.
"Anggaran yang kami dapatkan sebagian besar dari internal dari DPR ini sendiri kami dapat satu tahun Rp14,4 miliar dan dari DPRD kabupaten/kota dan provinsi kami dapatkan setahun Rp 84 miliar," ujarnya.
Selain APBN, Muzani menjelaskan, keuangan yang bersumber dari internal pun harus dipertanggungjawabkan secara publik.
"Keuangan harus kami sampaikan digunakan untuk apa, terlebih di saat Pemilu (2024)," ucap Muzani.
"Terutama untuk pendidikan kader pendidikan partai politik. Proporsi-nya menurut undang-undang harus lebih besar," katanya.
Acara monev ini tidak hanya diikuti oleh partai-partai politik, tetapi sejumlah lembaga negara seperti MPR, KPK, Bank Indonesia, PLN serta sejumlah universitas negeri.
Acara monev ini tidak hanya diikuti oleh partai-partai politik, tetapi sejumlah lembaga negara seperti MPR, KPK, Bank Indonesia, PLN serta sejumlah universitas negeri.
Pewarta: Hendri Sukma Indrawan
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2023
