Pemenuhan pangan merupakan hak setiap warga negara yang harus dijamin kuantitas dan kualitasnya, aman dan bergizi untuk mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, aktif, dan produktif.
Jakarta (ANTARA) - Badan Pangan Nasional (Bapanas) mendorong terjalinnya kolaborasi dari berbagai pihak mulai dari kementerian/lembaga, organisasi perangkat daerah, hingga para ahli dan akademisi dalam mengembangkan potensi sumber pangan fungsional.

Direktur Kewaspadaan Pangan dan Gizi Bapanas Nita Yulianis mengatakan ketahanan pangan dan gizi selalu menjadi isu strategis nasional, karena pemenuhan pangan merupakan hak setiap warga negara.

"Pemenuhan pangan merupakan hak setiap warga negara yang harus dijamin kuantitas dan kualitasnya, aman dan bergizi untuk mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, aktif, dan produktif," kata Nita dalam kegiatan "Focus Group Discussion Pangan Fungsional untuk Mendukung Ketahanan Pangan dan Gizi" di Jakarta, Selasa.

Dia menjelaskan, salah satu kategori pangan yang potensial dalam mendukung pencapaian ketahanan pangan dan gizi, yaitu pangan fungsional.

Baca juga: Bapanas: Mundurnya masa panen tak pengaruhi cadangan beras

Menurutnya, pangan fungsional muncul seiring pergeseran konsumsi pangan masyarakat yang tidak hanya mengedepankan aspek pemenuhan konsumsi pangan semata.

Namun, juga memperhatikan khasiat atau fungsi pangan yang dikonsumsi dan manfaatnya untuk meningkatkan kualitas kesehatan ataupun pengobatan terhadap kondisi kesehatan tertentu.

"Indonesia merupakan salah satu negara dengan keanekaragaman hayati terbesar di dunia. Dengan demikian, potensi sumber pangan fungsional cukup besar untuk dikembangkan melalui penelitian, pengkajian, pengolahan maupun pemanfaatannya," ujar Nita.

Baca juga: NFA: Urgensi ketahanan pangan penting di IKN Nusantara

Bapanas, terangnya, bekerja bersama semua pihak untuk memperkuat ekosistem pangan dari hulu hingga hilir. Kolaborasi adalah kunci utama dalam melakukan upaya tersebut, karena menyelesaikan masalah pangan dan gizi memerlukan komitmen semua elemen masyarakat.

"Kami bekerja sama dengan kementerian/lembaga terkait, organisasi perangkat daerah lintas sektor di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota, serta melibatkan BUMN dan BUMD Pangan, Satgas Pangan, swasta, asosiasi, civitas akademika, dan para ahli untuk mencapai target pembangunan pangan," kata Nita.

Pewarta: Farhan Arda Nugraha
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2023