Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly mengatakan bahwa peresmian 61 desa/kelurahan sadar hukum ini merupakan upaya bersama untuk menguatkan keberadaan Indonesia sebagai negara hukum.
“Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan kunci bagi terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang aman, tertib, damai, dan sejahtera,” ujar Yasonna di Pendopo Kantor Gubernur Kalbar, Pontianak, Selasa, sebagaimana keterangan tertulis diterima di Jakarta.
Ia menyebut kehadiran desa/kelurahan sadar hukum harus diimbangi dengan perencanaan dan pelaksanaan pembinaan secara berkelanjutan dari pemerintah daerah bersama dengan Kantor Wilayah Kemenkumham.
Yasonna juga menuturkan bahwa suatu daerah dengan tingkat kesadaran hukum yang tinggi sangat mendukung iklim investasi.
“Ini sangat erat kaitannya dengan komitmen pemerintah untuk terus melakukan upaya peningkatan dan pembenahan, salah satunya dalam sektor investasi /kemudahan berusaha (ease of doing business),” ucap Yasonna.
Di sisi lain, Kepala BPHN Widodo Ekatjahjana berharap langkah yang dilakukan Kemenkumham dan Pemerintah Provinsi Kalbar dapat diikuti oleh pemerintah daerah lainnya di Indonesia.
Widodo mengingatkan, pemerintah daerah yang telah berstatus desa/kelurahan sadar hukum agar menjaga ketertiban di lingkungan pemerintahannya, terutama menghindari tindak pidana korupsi, narkoba, tindak pidana perdagangan orang, terorisme, dan kejahatan luar biasa lainnya.
“Menteri Hukum dan HAM pasti mencabut status kelurahan/desa sadar hukumnya, jika pelanggaran/tindak pidana itu terjadi,” ucap Widodo.
Widodo menambahkan, pemerintah juga terus mendorong agar penguatan desa/kelurahan sadar hukum ini bersama program access to justice (akses terhadap keadilan) dan bantuan hukum untuk memiliki dampak signifikan terhadap kepastian hukum, kepatuhan hukum, dan jaminan perlindungan hukum.
“Ini berlaku untuk masyarakat pencari keadilan, investor, dan pengusaha yang akan berinvestasi ke daerah,” demikian disebutkan Kepala BPHN.
Lebih lanjut, Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat Harisson menjelaskan jumlah desa/kelurahan sadar hukum di provinsi itu per tahun 2022 mencapai 166 desa/kelurahan. Dengan peresmian ini, maka total desa/sadar hukum di wilayah tersebut mencapai 227 desa/kelurahan.
“Potensi peningkatan jumlah desa/kelurahan sadar hukum di Kalimantan Barat ini masih cukup luas, mengingat berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada tahun 2022, Provinsi Kalimantan Barat terdiri atas 14 kabupaten/kota, 174 kecamatan, dan 2.148 desa,” jelas Harisson.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Barat Muhammad Tito Andrianto merincikan enam sekolah yang dikukuhkan sebagai Sekolah Binaan Sadar Hukum dan HAM.
“Enam sekolah tersebut antara lain SMA Negeri 1 Pontianak, SMK-SMTI Pontianak, SMA Swasta Kemala Bhayangkari Kabupaten Kubu Raya, SMP Negeri 11 Pontianak, SMP Negeri 1 Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, dan Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Pontianak,” jelas Tito.
Pengukuhan enam sekolah tersebut memerlukan tindak lanjut berupa pembentukan dan pembinaan sekolah sadar hukum yang difokuskan mulai tingkat SMP dan SMA. Untuk itu, Tito menyebut Kanwil Kemenkumham Kalimantan Barat beserta para penyuluh hukum menyusun e-book panduan pembentukan Sekolah Sadar Hukum dan HAM.
“Ini menjadi pondasi awal terbentuknya sekolah sadar hukum dan HAM di Provinsi Kalimantan Barat. Untuk itu, kami mohon perkenan Bapak Menteri dan Kepala BPHN untuk memberikan dukungan dan masukan guna pelaksanaan lebih lanjut terkait program tersebut,” ucap Tito.
Baca juga: Kemenkumham tetapkan empat kuliner Banyuwangi sebagai KIK
Baca juga: Kemenkumham-KPU DKI bahas Pemilu 2024 untuk warga pemasyarakatan
Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2023
