Beragam berita hukum telah diwartakan ANTARA, berikut rangkum berita pilihan dalam sepekan yang masih layak dibaca kembali sebagai sumber informasi serta referensi untuk mengisi pagi Anda.
Kapolri-Panglima TNI teken deklarasi komitmen netralitas Pemilu 2024
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menandatangani Deklarasi Komitmen Netralitas TNI/Polri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di Jakarta, Senin.
Penandatanganan deklarasi tersebut disaksikan oleh Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja beserta anggota dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang digelar oleh Bawaslu.
Anggota Komisi III yakin Kapolri jaga netralitas aparat pada pemilu
Anggota Komisi III DPR RI Moh. Rano Alfath yakin Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mampu bertanggung jawab menjaga netralitas aparat pada perhelatan Pemilu 2024.
"Sebagai mitra yang bekerja dekat dengan Polri, saya yakin sepenuhnya bahwa Pak Kapolri bisa secara penuh tanggung jawab dan profesional menjaga netralitas jajaran yang dipimpinnya," kata Rano dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.
Penyidik sebut penahanan Firli Bahuri belum diperlukan
Penyidik Gabungan Subdit Tidak Pidana Korupsi (Tipikor) Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dan Dittipidkor Bareskrim Polri belum melakukan penahanan terhadap Firli Bahuri usai diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) pada hari Jumat.
Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi (Wadirtipidkor) Bareskrim Polri Kombes Pol. Arief Adiharsa mengemukakan alasan pihaknya belum menahan Firli Bahuri karena belum diperlukan.
"Penahanan belum diperlukan," kata Arief.
KPK batal berikan bantuan hukum terhadap Firli Bahuri
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) batal memberikan bantuan hukum terhadap Ketua KPK nonaktif Firli Bahuri terkait dengan perkara hukum yang dihadapinya di Polda Metro Jaya.
"Pimpinan KPK sepakat untuk tidak memberikan bantuan hukum terkait dengan penyidikan perkara dugaan korupsi yang sedang berproses di Polda Metro Jaya," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa.
Insan KPK dukung penuh penunjukan Nawawi sebagai Plt Ketua
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron mengatakan insan lembaga antirasuah mendukung penuh penunjukan Nawawi Pomolango sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua KPK.
"Saya pribadi sebagai kolega mendukung penuh penunjukan Pak Nawawi Pomolango sebagai ketua sementara KPK," kata Ghufron dalam keterangan tertulis yang diterima di Jember, Minggu.
Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2023
