"Tadi saya bisik-bisik ke Menteri ATR, 2024 total akan mencapai angka berapa? Ini yang janji bukan saya, (tapi) Pak Menteri ATR, kurang lebih 120 juta sertifikat. Artinya kurang enam juta (dari total 126 juta). Itu yang namanya kerja," kata Presiden Joko Widodo di Jakarta, Senin.
Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo dalam acara Penyerahan Sertifikat Tanah dan Peluncuran Sertifikat Tanah Elektronik di Istana Negara, Jakarta.
Presiden mengatakan sampai hari ini sudah 109 juta sertifikat tanah yang diserahkan kepada masyarakat.
Baca juga: Menteri ATR/BPN serahkan sertifikat tanah wakaf di Kabupaten Malang
Jokowi berterima kasih atas kerja keras Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
"Tapi, saya lihat memang di kantor BPN sekarang kerjanya sampai malam terus ya. Memang harusnya seperti itu dan hari ini kita luncurkan lagi yang namanya sertifikat tanah elektronik yang ditandai tadi sudah kita serahkan 2.550.800 sertifikat tanah di seluruh Indonesia,” ujarnya.
Presiden menyampaikan kecepatan pengurusan sertifikat tanah yang demikian itu perlu terus didorong.
Ia juga mengingatkan masyarakat yang ingin mengagunkan sertifikat itu di perbankan untuk mendapatkan modal kerja agar mengkalkulasi dengan baik sehingga mampu membayar bunga bulanan.
Baca juga: Menteri ATR/BPN serahkan sertifikat tanah huntap di Lampung Selatan
Jokowi juga meminta Kementerian ATR/BPN untuk menyosialisasikan layanan sertifikat elektronik kepada masyarakat tidak hanya di perkotaan namun juga sampai ke desa-desa.
Ia juga mengingatkan agar tidak ada lagi aset-aset pemerintahan yang ditelantarkan.
Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang Hadi Tjahjanto dalam laporannya menyampaikan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo yang telah berkenan meluncurkan sertifikat tanah elektronik sekaligus menyerahkan secara simbolis sertifikat tanah elektronik.
Baca juga: Menteri ATR BPN serahkan sertifikat tanah korban lumpur Lapindo
Hadi mengatakan dengan penerapan sertifikat elektronik maka proses pendaftaran tanah menjadi efektif dan efisien.
"Selain itu juga meminimalisasi kesalahan dalam pembuatan sertifikat, mengurangi interaksi dengan masyarakat, dan membatasi ruang gerak mafia tanah," kata Hadi.
Dia mengatakan sistem keamanan sertifikat tanah elektronik siap diintegrasikan dengan sistem blockchain.
"Ke depan melalui implementasi sistem blockchain, diharapkan keamanan, otentisitas, validitas data sertifikat ditingkatkan sehingga mengurangi risiko sertifikat palsu dan duplikasi," jelasnya.
Sementara apabila diperlukan maka sertifikat fisik juga dapat diberikan dalam bentuk security paper.
Baca juga: BPN realisasikan redistribusi 2.300 sertifikat tanah di Kupang
Baca juga: Menteri ATR/BPN: Capaian PTSL Kota Semarang 99 persen
Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2023
